Doli Kurnia Desak Nusron Wahid Kooperatif Penuhi Panggilan KPK jika Tak Bersalah

Mencari Kepastian Hukum di Tengah Sorotan Publik

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berencana menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terus memicu perhatian publik. Politisi Senior Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyarankan agar koleganya tersebut bersikap kooperatif dan segera memenuhi panggilan penyidik antirasuah terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) yang melibatkan lahan kelolaan Summarecon di Kabupaten Bogor.

Doli menekankan pentingnya transparansi dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, sebagai pejabat publik dan warga negara yang taat hukum, langkah terbaik untuk menghentikan spekulasi liar di masyarakat adalah dengan memberikan penjelasan secara langsung dan utuh di hadapan penyidik.

Urgensi Menjaga Integritas dan Efek Domino Politik

“Kepada sahabat saya, Saudara Nusron, saya kira kalau memang kita merasa tidak pernah melakukan pelanggaran apa-apa, kalau dipanggil ya datang saja. Jelaskan saja semuanya,” ujar Ahmad Doli Kurnia. Ia menegaskan bahwa polemik hukum ini tidak boleh dibiarkan bergulir tanpa kejelasan karena berpotensi merusak tatanan bernegara serta memicu kemarahan publik jika terkesan ada pembiaran.

Lebih lanjut, Doli mengingatkan bahwa ketidakpastian status hukum ini dapat membawa dampak domino yang luas. Masalah ini tidak hanya mempertaruhkan reputasi pribadi Nusron Wahid, melainkan juga pertaruhan bagi nama baik Partai Golkar serta kredibilitas pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal berkomitmen memberantas korupsi secara tegas.

Di sisi lain, Doli juga meminta KPK agar profesional dan berhati-hati dalam menyampaikan informasi ke publik. Ia menyayangkan langkah awal lembaga antirasuah yang sempat mengumumkan nama koleganya sebelum seluruh fakta hukum teruji secara matang, sembari mendesak agar KPK segera memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai konstruksi perkara tersebut.

Sikap KPK dan Opsi Penegakan Hukum

Di pihak lain, KPK menegaskan komitmennya untuk segera menjadwalkan ulang pemanggilan Nusron Wahid sebagai saksi. Berdasarkan catatan penyidik, panggilan pemeriksaan sebelumnya belum dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan karena bentrok dengan agenda resmi kementerian serta kegiatan kerja di luar negeri.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa tim penyidik sedang menelaah alasan ketidakhadiran tersebut guna menentukan langkah penanganan selanjutnya. KPK menegaskan seluruh opsi penegakan hukum terbuka lebar demi memastikan proses hukum berjalan efektif dan terang benderang.

“Semuanya nanti akan dipertimbangkan oleh penyidik untuk seperti apa, karena tentu KPK berkomitmen agar seluruh proses penegakan hukum juga dapat dilakukan secara efektif sehingga kita bisa mendapatkan bagaimana konstruksi utuh dari perkara ini,” ungkap Budi Prasetyo. Langkah ini dinilai krusial untuk mengungkap secara detail keterlibatan para pihak serta menentukan arah pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN tersebut.