Beban Krisis 1997 Resmi Berakhir, Namun Bayang-Bayang Skandal BLBI Belum Usai

Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi merampungkan pembayaran utang era krisis finansial 1997-1998 kepada Bank Indonesia (BI) dengan nilai mencapai Rp218,3 triliun. Langkah ini menandai penutupan lembaran sejarah kelam krisis moneter yang sempat melumpuhkan ekonomi nasional, sekaligus menjadi tonggak penting dalam pembenahan neraca keuangan negara.

Menutup Babak Krisis Finansial

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa pelunasan kewajiban ini merupakan bagian dari penuntasan sejarah ekonomi Indonesia. Menurutnya, pengalaman pahit dari krisis tersebut telah memberikan pelajaran berharga bagi perumusan kebijakan makroekonomi dan manajemen krisis di masa depan.

Kewajiban ini bermula dari penerbitan obligasi rekapitalisasi yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan perbankan yang kolaps saat krisis melanda. Selama puluhan tahun, obligasi tersebut tercatat sebagai liabilitas pemerintah sekaligus aset di neraca Bank Indonesia. Dengan pelunasan ini, hubungan fiskal dan moneter antara pemerintah dan bank sentral kini menjadi lebih bersih dan transparan.

Dampak Fiskal dan Perdebatan Ekonomi

Ekonom dari Universitas Indonesia, Telisa Falianty, menilai pelunasan ini lebih bersifat administratif dan simbolis. Meski tidak memberikan dampak instan yang masif, langkah ini memberikan fleksibilitas fiskal karena pemerintah tidak lagi terbebani oleh pembayaran bunga obligasi tahunan yang selama ini membebani anggaran negara.

Menariknya, dana pelunasan ini bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari sisa surplus Bank Indonesia, bukan dari pajak masyarakat. Namun, pandangan berbeda datang dari ekonom Universitas Andalas, Endrizal Ridwan. Ia berpendapat bahwa secara makroekonomi, transaksi ini hanyalah pemindahan aset antar-lembaga negara. Ia mengingatkan bahwa biaya penyelamatan perbankan yang mencapai sekitar Rp640 triliun—setara dengan 70 persen PDB kala itu—telah mengorbankan banyak peluang pembangunan yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat.

Tuntutan Penuntasan BLBI

Para pakar menekankan bahwa pelunasan utang pemerintah kepada BI tidak boleh disalahartikan sebagai akhir dari saga Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kewajiban para obligor dan debitur BLBI kepada negara tetap menjadi utang yang harus ditagih.

Data menunjukkan bahwa hingga akhir masa tugas Satgas BLBI pada 2024, negara baru berhasil memulihkan dana dan aset sebesar Rp39,32 triliun, atau hanya sekitar 36 persen dari target awal sebesar Rp110,45 triliun. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menegaskan bahwa pemerintah harus terus mengejar sisa tagihan tersebut.

“Kewajiban para obligor BLBI tetap melekat. Dana tersebut sangat dibutuhkan untuk membiayai sektor prioritas seperti kesehatan dan pendidikan,” ujar Huda. Saat ini, sisa tagihan negara tersebut ditangani oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

Pelajaran untuk Masa Depan

Pasca-krisis 1998, Indonesia telah memperkuat kerangka kerja stabilitas sistem keuangan. Langkah-langkah strategis yang telah diambil antara lain:

Pemberlakuan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) tahun 2016 yang menekankan mekanisme bail-in, sehingga beban penyelamatan bank tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada uang pajak rakyat.
Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas sektor jasa keuangan yang independen.
Peran aktif Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam memantau risiko sistemik secara dini.

Pelajaran jangka panjang yang dipetik adalah pentingnya menjaga ekonomi domestik agar lebih adaptif terhadap guncangan eksternal. Manajemen krisis di masa depan harus mampu meminimalkan beban masyarakat sekaligus memastikan stabilitas keuangan tetap terjaga tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.