KUALA LUMPUR – Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali melintasi batas negara dan menyelimuti wilayah Malaysia. Kondisi kualitas udara yang memburuk secara signifikan dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya mengganggu aktivitas harian, tetapi juga memicu lonjakan kasus penyakit pernapasan dan pembengkakan biaya medis warga setempat.
Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) sekitar 10 persen dalam hitungan pekan. Jumlah penderita melonjak dari 3.509 kasus menjadi 3.875 kasus pada awal Oktober. Wilayah terparah yang terdampak meliputi Selangor, Putrajaya, Melaka, hingga Negeri Sembilan.
Dampak Kesehatan dan Beban Finansial Warga
Krisis kualitas udara ini dirasakan langsung oleh warga di kawasan Lembah Klang dan Shah Alam. Nor Amira Mohammad Ghaus (34), seorang pelatih kebugaran yang menderita asma, mengaku frekuensi kekambuhan penyakitnya meningkat drastis hingga dua sampai tiga kali sehari.
“Saya harus membatasi semua aktivitas luar ruangan. Padahal, beraktivitas di alam terbuka adalah bagian dari hidup saya,” ujar Amira. Untuk mengendalikan penyakitnya, ia harus merogoh kocek hingga RM1.000 (sekitar Rp4,4 juta) untuk membeli inhaler, obat steroid, nebuliser, dan alat pemurni udara (air purifier).
Dampak serupa dialami Normazura Mohd Tahir (65) di Shah Alam. Asap pembakaran hutan memperparah penyakit eksim yang dideritanya. Ia terpaksa menghentikan rutinilas olahraga harian dan menambah pengeluaran hingga RM300 (sekitar Rp1,32 juta) per bulan untuk biaya konsultasi dokter, obat-obatan, dan perawatan kulit.
Aktivitas Ekonomi Terganggu dan Sekolah Diliburkan
Dampak bencana ekologi ini juga memukul sektor perekonomian. Pakar ekonomi dari Universitas Sunway, Dr. Yeah Kim Leng, memperkirakan Malaysia mengalami kerugian ekonomi antara RM20 juta (Rp88 miliar) hingga RM50 juta (Rp220 miliar) per hari akibat penurunan produktivitas dan gangguan bisnis.
Secara makro, lembaga pemeringkat MARC Ratings memproyeksikan potensi kerugian hingga US$250 juta (sekitar Rp4,49 triliun) per bulan, terutama akibat penurunan kinerja sektor pariwisata, penerbangan, transportasi, dan konstruksi.
Pemerintah Malaysia memberlakukan aturan ketat terkait keselamatan publik. Aktivitas belajar mengajar di sekolah dan pusat penitipan anak wajib dihentikan apabila Indeks Pencemaran Udara (API) melampaui angka 200. Sejumlah sekolah di kawasan terdampak, termasuk Johor, sempat ditutup sementara untuk melindungi kesehatan para siswa.
Polemik Diplomatik dan Desakan Aksi Tegas
Memburuknya situasi udara di kawasan regional memicu respons keras dari kalangan politikus Malaysia. Anggota Parlemen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, mendesak pemerintah Malaysia untuk melayangkan protest diplomatik resmi bersama negara-negara ASEAN yang terdampak.
Syed Saddiq juga mengusulkan agar sektor perbankan regional mengambil tindakan tegas dengan menahan fasilitas pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan yang terbukti melalukan pembakaran lahan.
Terkait hal tersebut, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Pihak Indonesia menyatakan komitmennya untuk mengambil langkah-langkah penanganan yang diperlukan di titik-titik kebakaran.
Kondisi Terkini Karhutla di Indonesia
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ribuan titik panas masih terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia, dengan konsentrasi terbesar berada di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kualitas udara di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, hingga Kalimantan Tengah berada pada status sangat tidak sehat hingga berbahaya.
Meski bantuan internasional sempat ditawarkan oleh negara tetangga, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyatakan masih mengoptimalkan sumber daya dalam negeri untuk memadamkan titik api dan menanggulangi dampak karhutla.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post