Mayoritas Profesional Beri Rapor Merah untuk Kinerja Pemerintahan Prabowo

Memasuki dua tahun masa kepemimpinannya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi sorotan tajam dari kalangan profesional dan intelektual tanah air. Survei terbaru yang dirilis oleh lembaga riset Trias Politika Strategis menunjukkan bahwa mayoritas kaum terpelajar mengutarakan ketidakpuasan mendalam terhadap kinerja pemerintah, terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja, stabilitas ekonomi, dan penjagaan daya beli masyarakat.

Survei yang berlangsung pada periode 29 September hingga 14 Oktober tersebut melibatkan 100 responden dari latar belakang profesional terkemuka—mulai dari jurnalis, aktivis, pelaku usaha, tokoh masyarakat dan agama, perwakilan LSM, pengamat politik dan ekonomi, hingga politisi dan akademisi. Hasilnya memperlihatkan bahwa sebanyak 66 persen responden menilai kinerja keseluruhan pemerintah berada pada kategori buruk atau sangat buruk.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menjelaskan bahwa penilaian negatif ini berakar dari melebarnya jurang antara asumsi makroekonomi dalam APBN dengan realitas ekonomi yang dirasakan masyarakat. Salah satu indikator mencolok adalah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang telah melampaui patokan anggaran, hingga berdampak langsung pada pelemahan daya beli rumah tangga dan makin tingginya angka pengangguran.

Sektor Ekonomi, Hukum, dan Kebebasan Berpendapat Paling Disorot

Sektor ketenagakerjaan menjadi ranah kebijakan yang paling banyak menuai kritik, di mana 76 persen responden memberikan nilai merah atas kinerja pemerintah. Mengikuti di belakangnya, isu kondisi ekonomi nasional serta penurunan daya beli masyarakat mendulang penilaian negatif dari 73 persen responden.

Tak hanya di bidang ekonomi, sektor hukum dan kebebasan sipil juga tak luput dari catatan kritis. Sebanyak 62 persen responden menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum, dan porsi yang sama turut memberikan rapor merah terhadap kualitas demokrasi serta perlindungan hak asasi manusia di tanah air. Di samping itu, transparansi dan kepekaan pemerintah terhadap kritik publik menjadi perhatian serius, di mana 69 persen responden menganggap keterbukaan pemerintah masih sangat minim. Terkait janji kampanye, 44 persen responden menilai program-program utama pemerintah menunjukkan kemajuan yang amat terbatas atau bahkan belum terealisasi.

Program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) pun mendapatkan porsi evaluasi khusus. Agung mendorong perlunya pengawasan ketat dan perbaikan menyeluruh atas program tersebut, menyoroti sejumlah insiden keracunan makanan, masalah manajemen pasokan, hingga ketidaksiapan kapasitas operasional di dapur penyedia. Masalah mendasar seperti korupsi juga dinilai masih menjadi tantangan berat yang merusak efektivitas berbagai program strategis negara.

Dinamika Politik dan Rekomendasi Pembenahan Tata Kelola

Riset ini turut memotret pandangan responden terhadap isu-isu institusional dan dinamika politik nasional. Sebanyak 58 persen responden berpandangan bahwa kontroversi seputar kualifikasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah—sebuah temuan yang merefleksikan persepsi publik di tengah riak politik nasional. Sementara itu, 56 persen responden mendorong penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) guna membuka ruang demokrasi yang lebih inklusif.

Meski diwarnai catatan kritis, Trias Politika Strategis menekankan bahwa kabinet Presiden Prabowo masih memiliki momentum besar untuk berbenah dan memperbaiki rekam jejaknya di sisa masa jabatan. Pemerintah diimbau untuk melangkah lebih responsif melalui strategi komunikasi publik yang transparan, pembenahan tantangan ekonomi secara konkret, serta penegakan hukum antikorupsi yang konsisten.

Ketika ditanya mengenai prioritas utama yang harus dilakukan pemerintah ke depan, 29 persen responden menekankan pentingnya komunikasi publik yang lebih matang, respons cepat terhadap aspirasi warga, serta formulasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policymaking). Sementara 24 persen responden menginginkan reformasi pada sistem hukum, tata kelola pemerintahan, dan demokrasi; serta 17 persen lainnya mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap program-program strategis seperti MBG dan modernisasi Koperasi Desa Merah Putih.