Macron Kecam Gelombang Kerusuhan Baru di Prancis yang Kian Tak Terkendali

PARIS — Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam keras gelombang kekerasan liar yang menerjang berbagai wilayah Prancis di tengah aksi protes lonjakan biaya hidup. Kecaman tersebut disampaikan saat aparat kepolisian kembali terlibat bentrok sengit dengan massa pengunjuk rasa dan penjarah di pusat kota Paris.

Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan, hampir 2.400 orang ditangkap dalam kerusuhan yang dicatat sebagai salah satu konflik urban terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Bentrokan fisik tersebut juga mengakibatkan hampir 1,000 personel polisi dan gendarmerie mengalami luka-luka, dengan tujuh di antaranya berada dalam kondisi kritis.

Dalam pidato resminya kepada publik, Macron menegaskan bahwa pemerintah akan memperketat keamanan nasional dan mengevaluasi total respons kepolisian di lapangan. Meski demikian, pemimpin berusia pertengahan empat puluhan tersebut memilih untuk tidak mengambil langkah drastis seperti penetapan status darurat nasional maupun pemberlakuan jam malam.

“Malam ini, kita semua merasakan kemarahan dan rasa malu yang mendalam,” ujar Macron. Ia mengimbau publik untuk memisahkan antara warga yang menyampaikan “tuntutan sah” dengan kelompok provokator yang hanya bertujuan “merusak, menghancurkan, dan menjarah.”

Ketegangan Berlanjut dan Eskalasi Kerusuhan di Daerah

Eskalasi di lapangan belum menunjukkan tanda-tuntun mereda. Di Paris, aparat kepolisian terpaksa melepaskan gas air mata dan granat kejut untuk membubarkan ratusan massa yang berkumpul di alun-alun kota usai beredarnya ajakan aksi yang tidak berizin di media sosial. Massa membalas barikade petugas dengan lemparan batu serta botol kaca. Pasukan khusus anti-huru-hara disiagakan penuh untuk mengamankan pertokoan di sekitar kawasan Republique square yang menjadi sasaran penjarahan.

Gelombang kerusuhan turut merembet ke wilayah tenggara, tepatnya di kota Lyon. Kepolisian setempat bekerja keras menghalau kelompok pemuda yang berusaha membobol dan merusak pertokoan busana mewah di pusat kota. Sebuah kantor informasi pariwisata di Lyon bahkan dilaporkan hangus terbakar akibat penyerangan massa.

Dampak fatal akibat bentrokan juga memakan korban jiwa dari kalangan remaja. Di kota Saint-Étienne, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun mengalami luka permanen setelah tangan kanannya hancur terkena ledakan granat pengendali massa. Sementara itu di Mulhouse, pihak kejaksaan mengonfirmasi seorang remaja perempuan berusia 17 tahun kehilangan penglihatannya akibat kerusakan parah pada bagian mata.

Kerusakan infrastruktur publik dilaporkan terjadi di mana-mana. Kota Limoges kehilangan gedung balai kota bersejarah peninggalan abad ke-19 setelah dibakar secara sengaja oleh kelompok anarkis. Prefek lokal Maurice Barate menggambarkan pelaku pembakaran tersebut sebagai kelompok radikal yang bergerak tanpa kendali.

Kritik Tajam Oposisi dan Sorotan Internasional

Kerusuhan berskala nasional ini pecah hanya beberapa bulan menjelang pemilihan presiden Prancis. Posisi Macron yang tidak dapat mencalonkan diri kembali dimanfaatkan secara intensif oleh pesaing politiknya, terutama kandidat dari sayap kanan ekstrem Marine Le Pen dari partai National Rally yang saat ini unggul dalam berbagai jajak pendapat.

Le Pen menilai kerusuhan ini menjadi bukti otentik bahwa pemerintahan Macron telah “kehilangan arah dan kehabisan tenaga.” Nada serupa disampaikan oleh politisi muda Jordan Bardella yang menyebut pidato Macron sangat mengecewakan dan mencerminkan ketidakmampuan otoritas dalam memberikan solusi nyata bagi rakyat Prancis.

Dari kubu sayap kiri, pimpinan partai France Unbowed, Jean-Luc Melenchon, mendesak Macron untuk segera mengakomodasi tuntutan para demonstran, khususnya generasi muda yang menuntut kepastian masa depan ekonomi mereka. Menanggapi tekanan politik tersebut, Macron menyatakan bahwa negara berhak mendapatkan iklim pemilu yang kondusif melalui debat gagasan, bukan aksi kekerasan di jalanan.

Krisis ekonomi dan sosial ini merupakan hasil akumulasi dari aksi mogok kerja serikat buruh, gerakan demonstrasi anti-pemerintah, serta aksi protes pelajar yang menuntut stabilitas harga kebutuhan pokok. Gambar-gambar balai kota yang terbakar dan penjarahan massal di Prancis dengan cepat menjadi sorotan dunia.

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut menanggapi situasi tersebut melalui media sosial dengan mengaitkan kerusuhan di Prancis dengan kebijakan imigrasi. Trump menilai arus imigrasi telah mengubah dan merusak stabilitas sosial Prancis.

Evaluasi Keamanan dan Penegakan Hukum

Menanggapi kehancuran di berbagai kota, Macron berjanji akan memberikan dukungan penuh bagi para pelaku usaha yang terdampak penjarahan. Ia menegaskan bahwa aksi perusakan fasilitas umum merupakan tindakan yang sama sekali tidak dapat ditoleransi.

Macron juga menjanjikan transparansi penuh atas kinerja aparat keamanan menyusul guncangan kritik atas lemahnya antisipasi intelijen kepolisian. Sejumlah tokoh oposisi bahkan telah menyuarakan desakan agar Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez segera dicopot dari jabatannya.

Macron memanggil secara khusus Menteri Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem intelijen dan penanganan krisis. “Kami harus menarik seluruh pelajaran yang diperlukan agar penanganan keamanan di masa depan dapat berjalan jauh lebih terukur dan responsif,” tegas Macron.