Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo, Pembangunan Infrastruktur Mulai Tersisih

Pergeseran mendasar dalam arah pembangunan nasional kian terlihat jelas memasuki tahun kedua kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berbeda secara kontras dari era Presiden Joko Widodo yang mengidentikkan dekade terakhir dengan ekspansifnya proyek infrastruktur fisik, pemerintahan saat ini memilih menempatkan program kesejahteraan sosial skala besar sebagai panglima kebijakan belanja negara.

Langkah balik arah anggaran ini memicu diskusi hangat di kalangan ekonom. Ketika anggaran raksasa dialokasikan untuk program seperti makan siang bergizi gratis, perhatian terhadap penyelesaian konektivitas antarwilayah, pemangkasan biaya logistik nasional, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa dinilai mulai mengendor.

Dilema Anggaran: Makan Gratis Versus Tol Trans-Sumatra

Pada dekade sebelumnya, pemerintahan Jokowi memacu pembangunan secara masif melalui pengerjaan ribuan kilometer jalan tol, puluhan waduk, hingga puluhan bandara baru. Proyek megah seperti bentangan Tol Trans-Jawa dari Merak hingga Banyuwangi serta pembukaan Tol Trans-Sumatra dari Lampung menuju Aceh menjadi tulang punggung narasi konektivitas nasional.

Namun, peta prioritas fiskal kini telah berubah. Proyek Tol Trans-Sumatra—yang masih membutuhkan sekitar 1.600 kilometer lagi untuk benar-benar menyambungkan Lampung hingga Aceh—harus berhadapan dengan efisiensi. Kementerian Pekerjaan Umum untuk alokasi 2027 tercatat hanya memperoleh komitmen dana sebesar Rp 114,59 triliun, atau kurang dari separuh dari usulan awal yang mencapai Rp 219,81 triliun.

Di sisi lain, alokasi dana untuk program belanja sosial melonjak tajam. Pemerintah menganggarkan dana hingga Rp 268 triliun pada 2026 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan memproyeksikan dana sebesar Rp 240 triliun untuk agenda serupa pada 2027. Pergeseran ini mempertegas fokus negara yang kini lebih berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia secara langsung dibandingkan pembangunan fisik.

Kritik Ekonom: Efek Samping Pada Sektor Konstruksi dan Logistik

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai pergeseran prioritas ke belanja sosial telah memperlemah stimulus ekonomi yang biasanya dihasilkan dari sektor infrastruktur. Menurutnya, efek pengganda (multiplier effect) terhadap penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi daerah tidak lagi sekuat periode sebelumnya.

Dampak perubahan ini juga berimbas pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Setelah menggelontorkan sekitar Rp 75,8 triliun pada rentang 2022–2024, komitmen anggaran pemerintah pusat untuk tahap berikutnya dipangkas menjadi Rp 48,8 triliun selama lima tahun, ditambah alokasi khusus Rp 6 triliun untuk Otorita IKN pada 2026. Bhima turut menyoroti lambatnya realisasi target pembangunan 3 juta rumah akibat beban finansial yang menimpa sejumlah BUMN karya serta lesunya penyaluran kredit properti.

Sementara itu, ekonom dari Aliansi Ekonom Indonesia (AEI), Bernardus Marcello, mengingatkan risiko timbulnya ketimpangan baru. Pembangunan fasilitas pendukung program sosial baru dinilai berpotensi menyedot sumber daya di kawasan yang sebenarnya sudah relatif maju, meninggalkan wilayah tertinggal yang masih minim infrastruktur dasar.

Bernardus menggarisbawahi bahwa tingginya tingkatan biaya logistik Indonesia—yang diperkirakan masih berada di kisaran 24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)—menjadi beban berat bagi daya saing industri manufaktur. Keterlambatan proyek konektivitas dan perkeretaapian di luar Jawa dikhawatirkan membuat infrastruktur daerah hanya melayani industri ekstraktif seperti pertambangan, ketimbang menghubungkan masyarakat lokal ke pusat perekonomian dan lapangan kerja.

Peran Sentral Danantara dalam Peta Investasi Baru

Tidak hanya menggeser prioritas anggaran, Presiden Prabowo juga merombak total tata kelola dan skema pembiayaan proyek-proyek strategis. Peran kementerian teknis dan kemitraan swasta konvensional kini banyak dialihkan kepada lembaga pengelola investasi baru, Danantara.

Mengelola aset raksasa yang ditaksir mencapai USD 1 triliun, Danantara mendadak menjadi motor utama pembangunan. Badan ini diberi mandat menggarap berbagai proyek jumbo, mulai dari pembangkit listrik tenaga sampah, program energi surya 100 gigawatt, kawasan industri, hilirisasi mineral, hingga kelanjutan LRT Jakarta. Cakupan investasinya bahkan merambah ke luar negeri, termasuk rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi hingga ekspansi sektor energi di Texas, Amerika Serikat.

Dengan membawahi ratusan BUMN dan mengambil alih fungsi-fungsi vital Kementerian BUMN, Danantara kini memegang kendali sentral dalam strategi pembangunan nasional. Kendati demikian, pemusatan aset yang sangat besar ini memicu perhatian pengamat terkait pentingnya pengawasan yang ketat, transparansi pengelolaan risiko keuangan, serta keseimbangan antara mengejar keuntungan komersial dan memenuhi kebutuhan infrastruktur publik.

Arah Kebijakan Sisa Tiga Tahun Masa Jabatan

Menghadapi sisa masa jabatan pemerintahan, para ahli menyarankan agar konsolidasi kebijakan segera dilakukan. Bhima mendorong pemerintah untuk memprioritaskan proyek-proyek yang mampu mendongkrak produktivitas secara langsung, seperti modernisasi kawasan industri, penyediaan energi terbarukan untuk manufaktur hijau, pembangunan pergudangan hasil perikanan dan pertanian, serta perbaikan jalan-jalan desa sebagai urat nadi distribusi.

Di sisi lain, Bernardus menekankan krusialnya pembenahan infrastruktur dasar di luar Jawa, termasuk perluasan jaringan transportasi publik, perbaikan saluran irigasi pertanian, akses air bersih yang aman, serta pemuatan infrastruktur mitigasi bencana.

Tantangan terbesar bagi pemerintah ke depan bukan sekadar besarnya penyerapan anggaran, melainkan sejauh mana investasi negara mampu menekan biaya hidup masyarakat, membuka lapangan kerja yang berkualitas, dan merangkul wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal dalam arus pembangunan nasional.