Perbankan Syariah Indonesia Pacu Kinerja di Tengah Paradoks Pertumbuhan Pasar

Industri perbankan syariah di Indonesia saat ini tengah berada dalam jebakan growth illusion atau ilusi pertumbuhan. Meskipun berhasil mencatatkan kinerja pertumbuhan nominal aset, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga dua digit, pangsa pasar (market share) perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional justru terpangkas. Fenomena ini memicu kekhawatiran dari para ekonom terkait lemahnya daya saing struktural dan efektivitas intervensi kebijakan pemerintah terhadap sektor keuangan syariah.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2026, aset perbankan syariah sebenarnya tumbuh positif sebesar 11,15% secara tahunan (year-on-year/yoy). Kinerja ini disokong oleh penyaluran pembiayaan yang naik 11,29% serta penghimpunan DPK yang melonjak 13,01%. Namun, pada periode yang sama, pangsa pasar perbankan syariah justru tergerus dari 7,72% pada Desember 2024 menjadi tinggal 7,36% pada Juni 2026. Penurunan sebesar 36 basis poin dalam kurun 18 bulan tersebut mengindikasikan bahwa laju ekspansi perbankan konvensional jauh melampaui akselerasi bank syariah.

Ketimpangan Stimulus Likuiditas dan Risiko Struktural

Laporan riset Center for Sharia Economic Development (CSED) Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bertajuk Policy Brief No. 06/2026 mengungkapkan bahwa salah satu pemicu utama melebarnya jurang pemisah ini adalah distribusi dukungan likuiditas pemerintah yang kurang proporsional. Peneliti Indef menyoroti skema alokasi stimulus likuiditas nasional tahun 2025 senilai Rp200 triliun, di mana PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Persero) (BRIS) hanya menerima porsi Rp10 triliun atau sekitar 5%. Angka ini dinilai tidak seimbang dengan pangsa aset perbankan syariah yang berada di kisaran 7,69% pada saat itu.

Ketimpangan dalam penyaluran stimulus kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan struktural antara bank konvensional dan syariah dalam jangka panjang. Tanpa adanya kebijakan afirmatif yang terukur dan inklusif, perbankan syariah akan terus kesulitan untuk bersaing secara berimbang dalam memperebutkan kue industri keuangan nasional.

Tekanan Kualitas Aset dan Efektivitas Pembiayaan Sektoral

Selain tantangan pangsa pasar, industri perbankan syariah juga dihadapkan pada peningkatan risiko kualitas pembiayaan. Tingkat penyaluran dana yang agresif tecermin dari rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS-UUS) yang berada di level tinggi, yakni 88,35% per Juli 2026, dengan rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) bruto sebesar 2,27%.

Kondisi yang jauh lebih mengkhawatirkan dialami oleh kelompok Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). NPF bruto BPRS membengkak hingga menyentuh angka 10,87%, sebuah indikasi kuat terjadinya stres kualitas aset pada lembaga keuangan syariah skala kecil. Di sisi lain, analisis panel terhadap 17 sektor ekonomi periode 2014–2024 memperlihatkan bahwa ekspansi pembiayaan syariah belum secara konsisten mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor riil, sehingga kontribusi ekonominya belum optimal.

Refleksi Komparatif dan Rekomendasi Kebijakan

Jika dibandingkan dengan negara tetangga, posisi perbankan syariah Indonesia masih tertinggal jauh. Malaysia, misalnya, berhasil mencatatkan pangsa pembiayaan syariah hingga 44% dari total pembiayaan perbankan nasional pada akhir 2025. Keberhasilan Negeri Jiran tersebut ditopang oleh integrasi ekosistem yang solid antara industri halal, pasar keuangan syariah, serta regulasi dan kelembagaan yang terkoordinasi secara terpadu.

Guna mengatasi persoalan ini, pemangku kebijakan didorong untuk segera melakukan reformasi fundamental. Langkah strategis yang diperlukan mencakup pengalokasian dukungan fiskal yang lebih adil, pengetatan pengawasan manajemen risiko pada BPRS, integrasi data industri yang transparan, serta mengoneksikan program sertifikasi halal secara langsung dengan kemudahan akses pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM. Tanpa pembenahan ekosistem secara menyeluruh, perbankan syariah berisiko terjebak dalam pertumbuhan nominal semata tanpa adanya peningkatan peran substantif bagi perekonomian nasional.