Danantara Belum Putuskan Pendanaan Impor KRL Bekas dari Jepang

Danantara Timbang Efisiensi dan Kapasitas Lokal Terkait Wacana Impor KRL Bekas Jepang

Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia belum mengambil keputusan final terkait rencana pengadaan armada Kereta Rel Listrik (KRL) bekas asal Jepang untuk operasional KRL Commuter Line Jabodetabek. Lembaga pengelola investasi negara tersebut memilih melakukan kalkulasi mendalam terkait analisis biaya dan manfaat (cost and benefit), dampak ekonomi, hingga kemampuan manufaktur dalam negeri sebelum menerbitkan rekomendasi resmi.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengonfirmasi agenda pertemuan khusus dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk membedah usulan yang diajukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Evaluasi mendalam ini dinilai krusial guna memastikan bahwa setiap langkah percepatan layanan transportasi publik tetap berjalan di atas prinsip efisiensi fiskal dan kemandirian industri nasional.

“Kami perlu menilai secara komprehensif aspek cost and benefit, termasuk nilai tambah yang akan didapat serta sejauh mana pengadaan ini mampu mengakselerasi peningkatan layanan transportasi publik. Seluruh opsi masih didiskusikan bersama Kementerian Perhubungan,” ujar Dony.

Sinkronisasi Kemampuan Produksi PT INKA dan Kebutuhan Armada

Dony menekankan bahwa Danantara bersikap netral dan objektif dalam merespons opsi impor tersebut. Penilaian lembaga tidak hanya bertumpu pada urgensi lonjakan penumpang Jabodetabek, tetapi juga mempertimbangkan secara matang kapasitas produksi BUMN manufaktur kereta api nasional, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

“Prinsip utamanya adalah menjaga keseimbangan antara lonjakan kebutuhan armada di lapangan dengan kemampuan kapasitas produksi aktual PT INKA. Jika masih terdapat kesenjangan pasokan yang belum dapat dipenuhi secara lokal, barulah skenario alternatif dipertimbangkan,” lanjut Dony. Terkait potensi keterlibatan skema pembiayaan dari Danantara untuk pengadaan unit dari Jepang tersebut, ia menegaskan bahwa pembahasan teknis dan skema finansialnya masih dikalkulasi.

Dukungan Parlemen dan Kebutuhan Desak KRL Jabodetabek

Rencana pengadaan kereta bekas ini sebelumnya telah dipaparkan oleh Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, di hadapan Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN. Komisi Dewan secara prinsip telah memberikan lampu hijau terhadap usulan tersebut guna mengantisipasi ancaman krusial kekurangan armada (shortage) akibat tingginya mobilitas harian masyarakat di wilayah aglomerasi Jabodetabek.

Berdasarkan data operasional KAI, terdapat kebutuhan mendesak sebanyak 23 rangkaian kereta (trainset) tambahan. Penambahan armada ini dirancang dalam dua konfigurasi utama, yakni 7 trainset dengan susunan 12 kereta (SF12) dan 16 trainset dengan susunan 8 kereta (SF8). Langkah pemenuhan armada ini dinilai mendesak guna mengurai kepadatan ekstrem penumpang pada jam-jam sibuk sekaligus menjaga keandalan moda transportasi massal berbasis rel tersebut.