Ekonom Ingatkan Prabowo Pentingnya Kepastian Regulasi Demi Menjaga Iklim Investasi

Realisasi investasi di Indonesia sukses menembus angka Rp 1.010,6 triliun pada semester I-2026, atau tumbuh sebesar 7,2% secara tahunan (year-on-year). Kendati mencatatkan rapor hijau di tengah ketidakpastian ekonomi global, pencapaian nominal ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan iklim investasi riil di tanah air. Kepastian regulasi dan efisiensi biaya berusaha kini menjadi sorotan utama pelaku usaha menjelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Rapor Hijau Investasi Semester I-2026

Kinerja investasi nasional terus menunjukkan tren ekspansif. Berdasarkan data terbaru, realisasi investasi sepanjang semester I-2026 yang mencapai Rp 1.010,6 triliun tersebut ditopang oleh kontribusi yang relatif berimbang antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Aliran modal asing (PMA) tercatat menyumbang sebesar Rp 507,6 triliun, sementara modal domestik (PMDN) berkontribusi sebesar Rp 502,9 triliun. Tren positif ini melanjutkan performa impresif sepanjang tahun 2025, di mana total realisasi investasi tahun lalu mampu menyentuh angka Rp 1.931 triliun.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengapresiasi torehan angka tersebut sebagai bukti bahwa daya tarik Indonesia dalam menjaring modal global maupun domestik masih sangat kuat. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak cepat berpuas diri hanya dengan melihat indikator kuantitatif.

“Investasi yang tinggi merupakan sinyal positif, tetapi transformasi ekonomi baru terjadi jika investasi menciptakan teknologi, pemasok domestik, pekerjaan produktif, dan ekspor bernilai tambah,” ujar Syafruddin.

Tantangan Nyata di Balik Angka Fantastis

Bagi pelaku usaha dan investor jangka panjang, komitmen menanamkan modal tidak hanya didasarkan pada besarnya insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah. Syafruddin menekankan bahwa persaingan investasi di kawasan Asia saat ini bergeser pada efisiensi biaya transaksi institusional atau cost of doing business.

Kalkulasi matang para investor kini mencakup berbagai variabel operasional yang riil di lapangan. Beberapa di antaranya meliputi kecepatan waktu pengurusan izin, kepastian impor bahan baku, stabilitas tarif energi, efisiensi rantai logistik, ketersediaan tenaga kerja terampil, hingga mitigasi risiko perubahan regulasi secara mendadak setelah modal ditanamkan.

Hingga saat ini, sejumlah pekerjaan rumah (PR) klasik masih membayangi iklim investasi nasional. Inkonsistensi aturan antara pemerintah pusat dan daerah, perubahan mendadak pada regulasi sektoral, hambatan non-tarif (non-tariff barriers), serta kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang belum sepenuhnya selaras dengan kapasitas industri pemasok lokal, masih menjadi hambatan yang kerap dikeluhkan.

Ujian Konsistensi Regulasi di Era Baru

Memasuki periode krusial dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, reformasi birokrasi dan kepastian hukum dituntut untuk naik kelas. Langkah penataan struktur regulasi yang stabil, transparan, dan dapat diprediksi menjadi kunci utama agar modal yang masuk dapat bertahan lama (sustainable) serta mampu mendorong perluasan kapasitas produksi nasional.

Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program penyederhanaan izin usaha dan upaya penyelesaian sumbatan investasi (debottlenecking), efektivitas kebijakan tersebut sepenuhnya bergantung pada konsistensi eksekusi di level operasional.

Reformasi regulasi yang paling bernilai bagi dunia usaha saat ini adalah memangkas ruang diskresi aparat, memperjelas standardisasi pelayanan, serta menjamin kepastian penegakan kontrak hukum secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.