Disambangi KPK, Pemkab Malang Janji Perketat Pengawasan dan Jaga Pemerintahan Bersih

Korupsi Berantas Sampai Akar, KPK Kumpulkan Pejabat dan Legislator Kabupaten Malang

Langkah tegas perbaikan sistem pemerintahan kembali bergulir di Wilayah Malang Raya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar rapat koordinasi khusus bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dan DPRD Kabupaten Malang. Pertemuan tertutup tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada Kamis (24/9/2026).

Langkah koordinasi dan pemantauan ini membedah sejumlah area rawan korupsi di lingkungan Pemkab Malang. Pokok bahasan utama mencakup pencegahan kebocoran anggaran, pengawasan pelayanan publik, hingga transparansi pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Pertemuan Tertutup Bahas Layanan Strategis hingga Sektor PBB

Rapat koordinasi tingkat tinggi ini dihadiri langsung oleh Bupati Malang Sanusi, Wakil Bupati Lathifah Shohib, dan Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi. Turut hadir jajaran tim rasuah KPK, Sekretaris Daerah, para wakil rakyat di DPRD, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malang.

Selain menyoroti masalah pengadaan barang dan jasa, tim KPK bersama jajaran Pemkab Malang juga membedah efektivitas perencanaan serta penganggaran daerah. Tata kelola sektor pendapatan daerah tak luput dari evaluasi, khususnya mengenai skema penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar berjalan adil, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan liar.

Bupati Sanusi Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih

Bupati Malang Sanusi menegaskan bahwa kehadiran lembaga antirasuah ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja birokrasi di Kabupaten Malang.

“Pemkab Malang berkomitmen penuh mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Sanusi usai pertemuan.

Ia menginstruksikan seluruh jajaran kepala dinas dan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Malang agar menjalankan setiap program kerja secara ketat sesuai koridor hukum yang berlaku. Menurutnya, kepatuhan total terhadap regulasi merupakan benteng utama dalam mencegah potensi tindak pidana korupsi.

Sanusi juga menambahkan, kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas—seperti penyesuaian pajak daerah—wajib dilakukan secara transparan demi menjaga kepercayaan publik. Rangkaian evaluasi bersama KPK ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh warga Kabupaten Malang.