Kemendag Kejar Target Efektifkan Perjanjian Perdagangan Bebas I-EAEU FTA Akhir Tahun Ini

JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia terus mengakselerasi langkah strategis untuk memperkuat posisi diplomasi ekonomi dan memperluas akses pasar global. Melalui Kementerian Perdagangan, Indonesia gencar mengawal proses aksesi menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sekaligus memacu implementasi berbagai perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan sejumlah negara mitra strategis.

Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, menegaskan bahwa status Indonesia sebagai negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang menempuh proses aksesi OECD merupakan langkah prioritas untuk mentransformasi ekonomi nasional. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong reformasi domestik serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional.

Aksesi OECD dan Standar Mutu Pangan

Sebagai bagian dari proses masuknya Indonesia ke dalam OECD, Kementerian Perdagangan mengapresiasi pelaksanaan Fact-Finding Mission oleh Trade and Agriculture Directorate (TAD) OECD di Jakarta. Hasil pemantauan tersebut akan dituangkan dalam laporan Market Openness Review (MOR) yang menjadi salah satu rujukan utama pembahasan Komite Perdagangan OECD pada Maret 2027 mendatang.

Guna menjaga ritme aksesi, Indonesia telah meminta pendampingan berkelanjutan dari OECD, mulai dari panduan prioritas negara anggota hingga asistensi dalam menyampaikan capaian reformasi agar tetap selaras dengan standar internasional.

“Sebagai bagian dari penguatan dialog kebijakan, Indonesia dengan dukungan OECD-TAD dan Pemerintah Australia akan menyelenggarakan OECD-Strategic Forum on Food Standards and Certification Policies di Jakarta pada November 2026,” ujar Wamendag Roro Esti.

Perluasan Pasar Kawasan Eurasia

Selain fokus pada OECD, Indonesia juga mempercepat integrasi ekonomi di kawasan Eurasia melalui implementasi Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Perjanjian kerja sama perdagangan bebas yang telah ditandatangani pada akhir 2025 tersebut kini telah disahkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2026.

Saat bertemu dengan Menteri Bidang Integrasi dan Makroekonomi Eurasian Economic Commission (EEC), Daniiar Imanaliev, Wamendag menargetkan kesepakatan ini dapat berlaku efektif pada akhir 2026 untuk segera membuka peluang investasi dan ekspor baru.

Guna menopang FTA tersebut, kedua pihak sepakat membentuk Indonesia-EAEU Business Council, menyelaraskan Memorandum of Cooperation (MoC) di sektor ekonomi digital, UMKM, dan logistik, serta mendorong partisipasi aktif EAEU dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2026. Nilai perdagangan antara Indonesia dan EAEU mencatatkan tren positif dengan total volume mencapai 5,3 miliar dolar AS pada 2025, tumbuh rata-rata 9,77 persen dalam lima tahun terakhir.

Diversifikasi Perdagangan dan Jalur Logistik Rusia

Kemitraan bilateral dengan Rusia juga menjadi agenda krusial. Dalam pertemuan bersama Wakil Menteri Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia, Vladimir Ilyichev, Indonesia mendorong diversifikasi komoditas ekspor bernilai tinggi seperti alumina, kendaraan bermotor, industrial fatty alcohol, dan lembaran baja tahan karat.

Di sisi lain, Indonesia terus menjaga keterjaminan pasokan impor strategis seperti gandum, besi, baja, emas, dan katoda tembaga dari Rusia. Langkah efisiensi perdagangan turut diperkuat melalui rencana pembukaan rute logistik baru serta optimalisasi transaksi keuangan antara Bank Indonesia dan Bank Sentral Rusia.

“Di sektor perikanan, Indonesia terus mendorong percepatan proses registrasi 15 Unit Pengolahan Ikan (UPI) nasional di Rusia agar akses pasar produk kelautan kita semakin meluas,” tambah Roro. Hubungan dagang Indonesia-Rusia sendiri mencatatkan volume 4,8 miliar dolar AS pada 2025 dengan laju pertumbuhan rata-rata 12,98 persen per tahun.

Peluang FTA Baru dengan Inggris

Diplomasi ekonomi Indonesia turut menjangkau Eropa Barat. Bertemu dengan Menteri Negara Urusan Perdagangan Inggris, Lord Anas Sarwar, Wamendag Roro membahas persiapan penyelenggaraan UK-Indonesia Economic Growth Partnership (EGP) Forum yang dijadwalkan berlangsung November 2026, sekaligus mematangkan langkah Indonesia menuju keanggotaan CPTPP.

Melihat tren positif hubungan kedua negara, Indonesia mulai menjajaki pembentukan kerja sama perdagangan komprehensif melalui skema FTA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Inggris.

Pemerintah Inggris menyambut positif pergerakan ekonomi Indonesia dan menyatakan komitmennya untuk memperkuat rantai pasok global bersama Indonesia. Rangkaian diplomasi aktif ini diharapkan memberi dampak langsung bagi kemudahan dunia usaha nasional dalam menembus pasar global.