MALANG TODAY – Pemerintah Nepal berencana mengajukan klaim dana bantuan iklim sebesar US$ 20 juta (sekitar Rp354 miliar) kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah ini diambil setelah hasil riset ilmiah terbaru menguatkan dugaan bahwa fenomena perubahan iklim menjadi pemicu utama bencana banjir bandang dan longsor dahsyat di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet pada akhir Agustus lalu.
Permohonan dana tersebut akan diajukan melalui Badan Dana Respons Kerugian dan Kerusakan (FRLD) PBB, sebuah lembaga yang dirancang khusus untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi dampak buruk krisis iklim. Temuan dari tim peneliti internasional menjadi bukti kunci bagi Nepal untuk menuntut keadilan iklim di tingkat global.
Dampak Bencana: Ribuan Korban Jiwa dan Kerusakan Masif
Bencana hidro-meteorologi yang menerjang kawasan Pegunungan Himalaya tersebut merusak permukiman warga, meluluhlantakkan desa-desa di wilayah perbatasan, serta menghancurkan berbagai infrastruktur vital. Berdasarkan data resmi pemerintah Nepal per 16 September, tercatat sekitar 1.400 orang meninggal dunia dan lebih dari 6.150 warga lainnya masih dinyatakan hilang.
Ahli klimatologi dari Imperial College London, Friederike Otto, menegaskan bahwa krisis iklim akibat aktivitas manusia memegang peranan krusial dalam bencana ini. “Sudah tidak diragukan lagi bahwa perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia berperan dalam menciptakan kondisi yang memicu bencana ini,” ujarnya.
Runtuhnya Es Langtang Lirung Setara Gempa Magnitudo 5,2
Laporan dari kelompok studi World Weather Attribution menjelaskan bahwa bencana ini diawali oleh peristiwa majemuk. Dinding batuan dan gletser di dekat puncak Gunung Langtang Lirung—salah satu puncak di pegunungan Himalaya wilayah Nepal—runtuh secara masif.
Volume material es dan batuan yang runtuh tersebut menghantam dasar lembah dengan dampak yang sangat dahsyat. Data dari United States Geological Survey (USGS) mencatat benturan material tersebut menghasilkan getaran seismik yang setara dengan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2.
Kombinasi Pemanasan Global dan Kerentanan Geologis
Para peneliti mengidentifikasi sejumlah faktor yang saling berkaitan hingga memicu longsoran besar tersebut:
- Kenaikan Suhu Rata-rata: Pada Juli hingga Agustus, suhu udara di kawasan Himalaya tercatat lebih hangat 1,5 derajat Celsius akibat dampak pemanasan global.
- Penyusutan Gletser: Lapisan es di wilayah tersebut mengalami penipisan sekitar 0,5 meter per tahun, yang memperlemah retakan pada struktur batuan gunung.
- Pencairan Lapisan Tanah Beku: Suhu yang lebih hangat mencairkan permafrost (tanah beku permanen) yang selama ini berfungsi sebagai perekat alami batuan pegunungan.
- Akumulasi Lelehan Salju: Curah salju yang sangat tinggi pada akhir tahun sebelumnya menghasilkan volume air lelehan yang masif pada musim panas.
- Dampak Gempa Riwayat: Struktur batuan di kawasan tersebut diperkirakan telah mengalami keretakan awal akibat guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 yang melanda Nepal pada 2015 silam.
Ahli hidrologi pegunungan dari Universitas Utrecht, Walter Immerzeel, menyebutkan bahwa wilayah pegunungan tinggi Nepal dan Tibet memang memiliki kerentanan geologis alami, namun fenomena krisis iklim mengakselerasi ketidakstabilan kawasan tersebut secara signifikan.
Nepal Suarakan Keadilan Iklim di Sidang Umum PBB
Pakar gletser dari Universitas Dundee, Simon Cook, menilai riset ini memberi bukti penting mengenai peningkatan risiko di kawasan pegunungan tinggi. Ia menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan di wilayah Himalaya guna membangun sistem peringatan dini yang lebih efektif di masa depan.
Atas bencana ini, Pemerintah Nepal mendesak komunitas global untuk mengambil tindakan yang lebih nyata dalam menekan emisi karbon. Nepal menyuarakan keprihatinan mendalam karena menjadi salah satu negara dengan tingkat emisi gas rumah kaca terendah di dunia, namun harus menanggung dampak kerusakan paling parah akibat perubahan iklim.
Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, dijadwalkan hadir dan menyampaikan pidato dalam Sidang Umum PBB di New York pekan depan untuk memperjuangkan hak keadilan iklim dan menggalang dukungan internasional bagi pemulihan wilayahnya.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post