MALANG TODAY – Rencana pemerintah untuk membuka rekening bank secara massal bagi sekitar 200 juta warga negara Indonesia menuai kritik tajam dari sejumlah pengamat ekonomi. Program yang diperkirakan bakal menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp11 triliun ini dinilai tidak mendesak di tengah kondisi fiskal negara yang sedang mengalami tekanan berat.
Para pengamat menilai, alih-alih menggelontorkan anggaran fantastis untuk pembukaan rekening baru, pemerintah seharusnya memprioritaskan pembenahan data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) bisa lebih tepat sasaran. Selain itu, urgensi program ini dipertanyakan karena tingkat inklusi keuangan masyarakat saat ini sebenarnya telah melampaui target nasional.
Mekanisme dan Target Program Rekening Massal
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa program ini merupakan langkah untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening bank. Pemerintah menunjuk dua bank badan usaha milik negara (BUMN) yang fokus pada sektor ritel, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk mengeksekusi program ini secara bertahap sebelum akhir tahun 2026.
Melalui sinkronisasi data kependudukan dengan Kementerian Dalam Negeri, setiap warga yang memasuki usia 17 tahun nantinya akan langsung mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sekaligus nomor rekening baru. Pemerintah juga menjanjikan saldo awal sebesar Rp50.000 per rekening yang seluruhnya akan ditanggung oleh APBN. Selain untuk meningkatkan inklusi keuangan, rekening ini juga diproyeksikan sebagai wadah penyaluran berbagai bantuan sosial secara nontunai.
Kritik Pengamat: Urgensi Rendah dan Sarat Muatan Politis
Pengamat ekonomi dan kebijakan publik dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai kebijakan ini sangat dipaksakan dan tidak memiliki urgensi yang jelas. Menurutnya, keputusan ini tampak diambil secara spontan tanpa melalui proses teknokrasi yang matang. Dari sisi ekonomi, manfaat konkretnya pun dinilai minim karena indeks inklusi keuangan nasional sebenarnya sudah sangat baik.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, indeks literasi keuangan Indonesia saat ini telah mencapai 69,57 persen, sementara indeks inklusi keuangan berada di angka 93,61 persen. Angka ini sudah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Selain masalah urgensi, Wijayanto juga menyoroti potensi politisasi di balik program ini. Mengingat sasaran utamanya adalah warga berusia 17 tahun ke atas yang memiliki hak pilih, muncul kekhawatiran bahwa pembuatan rekening massal ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2029 mendatang.
Pembenahan Data Bansos Lebih Mendesak
Senada dengan hal tersebut, peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Shafa Kalila, menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ketimbang meluncurkan program baru yang berbiaya fantastis. Hingga kini, akurasi data penerima bansos masih sering bermasalah di lapangan, di mana banyak warga miskin justru tidak terdaftar, sementara sejumlah pejabat publik justru masuk dalam kategori penerima bantuan.
Shafa memperingatkan bahwa tanpa perbaikan data dasar yang akurat, penyaluran bansos melalui rekening baru ini tetap tidak akan efektif. Ia juga mempertanyakan penunjukan eksklusif BRI dan BSI yang dinilai dapat mendistorsi persaingan sehat di industri perbankan nasional serta memberikan keuntungan sepihak bagi kedua bank tersebut.
Risiko Rekening Pasif dan Beban Perbankan
Tantangan lain yang membayangi program ini adalah risiko munculnya rekening pasif atau dormant. Head of Research and Product Development Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menjelaskan bahwa jika rekening-rekening baru tersebut nantinya tidak digunakan secara aktif oleh masyarakat, hal itu justru akan membebani pihak perbankan dengan biaya pemeliharaan sistem.
Meski demikian, pihak perbankan menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan program ini. Direktur Utama BRI menyatakan bahwa perluasan kepemilikan rekening bukan sekadar mengejar angka, melainkan upaya untuk memastikan semakin banyak masyarakat yang masuk ke dalam ekosistem keuangan formal dan mendapatkan akses layanan perbankan yang aman.
Sorotan Terhadap Disiplin Fiskal Negara
Di sisi lain, kebijakan anggaran pemerintahan saat ini dinilai terlalu fokus pada program-program populis yang membutuhkan dana besar tanpa kajian dampak yang mendalam. Para pengamat mengingatkan pentingnya menjaga disiplin fiskal agar tidak memperlebar defisit anggaran negara, terutama di saat banyak pemerintah daerah mulai kesulitan keuangan akibat pemangkasan transfer dana dari pusat.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post