Peta Politik Israel Bergeser, Partai Arab Kini Pegang Kunci Pembentukan Pemerintah

TELAVIV – Peta politik Israel berada dalam situasi yang sangat krusial pasca-Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2026. Berdasarkan pengumuman resmi dari Komite Pemilu Pusat Israel (CEC), dua blok politik utama negara tersebut dipastikan gagal mengamankan batas minimal 61 kursi parlemen (Knesset) untuk membentuk pemerintahan secara mandiri. Di tengah ancaman kebuntuan (deadlock), aliansi partai-partai Arab mendadak melesat menjadi pemegang kunci dan penentu arah koalisi masa depan.

Pemungutan suara yang mencatatkan rekor partisipasi pemilih tertinggi dalam beberapa dekade terakhir—mencapai 77,9 persen dari total 7,3 juta pemilih terdaftar—menampilkan dinamika persaingan yang amat sengit antara kubu petahana dan blok oposisi.

Peta Kekuatan Parlemen dan Kebuntuan Koalisi

Koalisi sayap kanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara agregat berhasil mengumpulkan 53 dari total 120 kursi parlemen. Partai Likud yang berada di bawah naungan Netanyahu tetap menjadi entitas politik tunggal terbesar dengan raihan 27 kursi. Kendati unggul, aliansi sayap kanan masih membutuhkan setidaknya delapan kursi tambahan untuk mencapai batas mayoritas.

Di sisi lain, blok oposisi utama yang dikomandoi oleh Gadi Eisenkot melalui Partai Yashar berhasil memperoleh total 48 kursi parlemen. Meski mengekor di belakang koalisi petahana, kubu Eisenkot memiliki peluang strategis yang jauh lebih fleksibel untuk menggalang aliansi baru guna meruntuhkan dominasi Netanyahu.

Adapun rincian perolehan kursi partai-partai di Knesset meliputi Partai Likud dengan 27 kursi, Yashar 21 kursi, B’Yachad 12 kursi, Joint List 11 kursi, Ra’am 8 kursi, Partai Demokrat 8 kursi, Yisrael Beytenu 7 kursi, United Torah Judaism 7 kursi, Otzma Yehudit 7 kursi, Shas 6 kursi, serta Religious Zionism yang memperoleh 6 kursi.

Poros Arab Menjadi Penentu Pemerintahan Baru

Kunci utama dari teka-teki pemerintahan baru kini berada di tangan aliansi partai-partai Arab, yakni Joint List dan Ra’am, yang mengamankan total 19 kursi parlemen. Angka ini merupakan rekor perolehan tertinggi sepanjang sejarah keterlibatan politik mereka di Knesset, melonjak hampir dua kali lipat dibanding periode sebelumnya.

Apabila gabungan kekuatan partai Arab ini secara resmi menyatukan barisan dengan blok oposisi pimpinan Eisenkot, maka total dukungan yang terkumpul akan menyentuh 67 kursi. Jumlah tersebut tidak hanya melampaui ambang batas 61 kursi, tetapi juga secara otomatis mengakhiri kekuasaan Netanyahu.

Ketua Joint List, Ahmad Tibi, menyatakan kesiapan penuh untuk menggalang kerja sama politik demi mendorong perubahan mendasar dalam arah kebijakan nasional. Komitmen serupa ditegaskan oleh Pemimpin Partai Ra’am, Mansour Abbas, yang mengharapkan terbentuknya pemerintahan baru yang inklusif dan menghormati hak-hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Sinyal pembentukan koalisi lintas kubu ini turut mendapat dorongan kuat dari aksi demonstrasi warga di Tel Aviv yang mendesak para pimpinan oposisi segera merangkul representasi politik masyarakat Arab demi stabilitas nasional.

Penolakan Keras dan Tudingan “Raamgate”

Wacana pembentukan koalisi tersebut mendapat penolakan keras dari Benjamin Netanyahu. Pemimpin veteran sayap kanan itu menegaskan bahwa Israel harus dipimpin oleh pemerintahan Zionis yang kuat dan secara tegas menolak gagasan pemerintahan yang bergantung pada dukungan kubu politik Arab.

Menjelang masa negosiasi koalisi yang memanas, kubu Likud melemparkan isu kecurangan pemilu yang dijuluki sebagai skandal “Raamgate”. Partai penguasa tersebut menuding partai Ra’am menerima suntikan dana ilegal dari Qatar untuk memengaruhi suara pemilih. Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir, bahkan melontarkan desakan agar lembaga intelijen internal Shin Bet segera menindak para pemimpin partai Arab atas dugaan skandal tersebut.

Tudingan tersebut langsung dibantah keras oleh berbagai pihak. Pelaksana Tugas Direktur CEC, Dean Livne, mengonfirmasi bahwa klaim kecurangan tersebut tidak memiliki dasar hukum maupun bukti faktual yang sah. Bantahan senada dilayangkan oleh Pemerintah Qatar melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Majed Al Ansari, yang menegaskan bahwa negaranya tidak pernah melakukan intervensi politik dalam proses pemilu negara mana pun.

Pihak Yashar menilai narasi tuduhan yang dihembuskan kubu Netanyahu hanyalah manajerial konflik dan taktik politik untuk mendelegitimasi hasil pemilu yang demokratis saat kekuasaan mereka berada di ujung tanduk.