Trump Siap Mulai Kembali Mediasi Perselisihan Mesir-Ethiopia terkait Air Sungai Nil

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Jumat (16/1) menawarkan untuk memulai kembali mediasi AS guna membantu menyelesaikan perselisihan yang telah berlangsung lama terkait pembagian air Sungai Nil antara Mesir dan Ethiopia, menekankan bahwa tidak ada satu negara pun yang boleh menguasai sumber daya sungai itu secara sepihak.

“AS menegaskan bahwa tidak ada negara di kawasan ini yang boleh secara sepihak menguasai sumber daya berharga Sungai Nil, dan merugikan negara-negara tetangganya dalam proses tersebut,” kata Trump di platform media sosialnya, Truth Social.

Trump mengatakan bahwa pendekatan yang berhasil akan menjamin pelepasan air yang dapat diprediksi selama musim kemarau dan tahun-tahun kekeringan berkepanjangan bagi Mesir dan Sudan, sekaligus memungkinkan Ethiopia menghasilkan listrik dalam jumlah besar, yang sebagian di antaranya dapat diberikan atau dijual kepada Mesir dan Sudan.

Perselisihan terkait Bendungan Hidase Ethiopia (Grand Ethiopian Renaissance Dam/GERD) di Ethiopia menghadapkan kebutuhan Ethiopia akan pembangunan ekonomi dan listrik dengan kekhawatiran Mesir akan kelangkaan air, karena Nil Biru sangat vital bagi kelangsungan hidup Mesir.

Dalam sebuah pernyataan gabungan, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dan Menteri Sumber Daya Air dan Irigasi Mesir Hani Sewilam menolak “tindakan sepihak di Sungai Nil,” yang merujuk pada GERD, serta memperingatkan bahwa Kairo tidak akan menerima bendungan baru di Sungai Nil tanpa kesepakatan hukum terlebih dahulu.

Mesir dan Sudan, yang berada di hilir sungai, telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran tentang pembagian air mereka sejak Ethiopia mulai membangun GERD pada 2011. Pembicaraan trilateral selama bertahun-tahun gagal menghasilkan kesepakatan yang mengikat terkait pengisian dan pengoperasian bendungan itu. Ethiopia memulai peresmian bendungan tersebut pada September 2025.

Mediasi yang dipimpin Washington dimulai pada masa jabatan pertama Trump, tetapi secara efektif terhenti pada 2020 ketika Ethiopia menarik diri, meskipun sejumlah diskusi kemudian berlanjut di bawah naungan Uni Afrika (UA).