KMHDI Bentuk Satgas Restorasi dan Desak Transparansi Data Pemerintah

Sikapi Bencana Musiman, PP KMHDI Bentuk Satgas Karhutla dan Tuntut Transparansi Pemerintah

Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) resmi membentuk Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) sebagai bentuk konsolidasi kader dan relawan dalam mendukung pemulihan wilayah terdampak. Langkah ini diambil sebagai respons atas keresahan publik terhadap krisis karhutla yang dinilai masih kerap dianggap sebagai persoalan musiman semata.

Ketua Umum PP KMHDI, I Wayan Ardi Adnyana, menegaskan bahwa pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi penanganan karhutla nasional. Menurutnya, pendekatan yang ada saat ini tidak boleh berhenti saat musim hujan tiba, melainkan harus mencakup aspek pencegahan, penegakan hukum, hingga pemulihan ekosistem secara berkelanjutan.

“Melalui langkah ini, kami sekaligus mendesak pemerintah mengevaluasi penanganan karhutla secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat, penegakan hukum, hingga pemulihan ekosistem. Bagi kami, karhutla tidak dapat terus diperlakukan sebagai persoalan musiman yang dianggap selesai ketika hujan turun,” ujar Wayan dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).

Soroti Dampak Karhutla di Sumatra dan Kalimantan

Dampak kebakaran hutan dan lahan saat ini dilaporkan kian meluas di sejumlah wilayah strategis di Kalimantan dan Sumatra. Data menunjukkan, sedikitnya ada enam provinsi yang kini menjadi prioritas utama penanganan karhutla di lahan gambut, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Jambi, dan Riau.

Salah satu titik krusial yang menyita perhatian publik berada di Kalimantan Tengah, khususnya di kawasan eksosistem penting Taman Nasional Tanjung Puting yang meliputi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Pemerintah mencatat setidaknya sekitar 513,89 hektare lahan di kawasan tersebut telah hangus terbakar, sementara 639,23 hektare lainnya masih berada dalam proses pemadaman intensif di enam provinsi prioritas.

“Angka ini menggambarkan situasi penanganan pada saat itu, bukan total luas kebakaran nasional sepanjang tahun. Kami menilai skala kerusakan nasional masih membutuhkan keterbukaan data yang lebih kuat,” tegas Wayan menyikapi data operasional tersebut.

Empat Tuntutan Utama untuk Evaluasi Penanganan Karhutla

Guna memastikan penanganan bencana berjalan secara terukur dan transparan, PP KMHDI menyampaikan empat poin desakan utama kepada pihak pemerintah:

Keterbukaan Data Operasional: Pemerintah didorong secara rutin membuka data luas wilayah terbakar per provinsi, metodologi penghitungan yang digunakan, perkembangan dampak kesehatan warga, serta hasil operasi pemadaman berkala.
Transparansi Status Bencana: Menjelaskan secara rinci dan terbuka mengenai dasar penilaian status serta tingkat kedaruratan bencana sesuai dengan indikator hukum yang berlaku.
Evaluasi Anggaran dan Tata Kelola Lahan: Membuka audit realisasi anggaran penanganan, hasil pemeriksaan area konsesi perusahaan, kejelasan tindak lanjut sanksi, hingga penegakan hukum tegas bagi pihak-pihak yang melanggar.
Jaminan Perlindungan dan Pemulihan Ekologi: Memastikan masyarakat terdampak mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai, diikuti dengan program restorasi lingkungan dan pencegahan kebakaran berulang yang terintegrasi.