IMA Ingatkan Transisi Energi Sektor Tambang dan Hilirisasi Harus Terukur Demi Kepastian Industri

JAKARTA — Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesian Mining Association (IMA) mengingatkan pemerintah dan pelaku industri agar menjalankan proses transisi energi di sektor pertambangan secara terukur dan hati-hati. Langkah tergesa-gesa dalam menerapkan energi bersih dikhawatirkan dapat memicu lonjakan biaya operasional tinggi yang berpotensi menghambat laju industrialisasi serta hilirisasi nasional.

Ketua Umum IMA, Rachmat Makkasau, menegaskan bahwa komponen biaya energi memegang porsi yang sangat signifikan dalam struktur beban operasional pertambangan, yakni mencapai 20% hingga 40% dari total biaya. Oleh karena itu, skema transisi energi tidak bisa diseragamkan antarperusahaan maupun dipaksakan berjalan terlalu cepat tanpa memperhitungkan kesiapan infrastruktur dan keekonomian harga.

“Kalau kita terlalu cepat, kita bisa jatuh dalam masalah energi yang kemahalan. Komponen pemacu biaya utama dalam industri ini adalah daya listrik dan energi,” ujar Rachmat dalam sebuah forum diskusi bisnis di Jakarta.

Dilema Beban Operasional dan Strategi Bauran Energi

Rachmat menjelaskan bahwa setiap entitas bisnis di sektor tambang memiliki kesiapan dan strategi yang berbeda-beda. Beberapa perusahaan melaju lebih cepat karena didukung efisiensi sistem yang matang, sementara sebagian lainnya memilih berakselerasi lebih lambat guna mengantisipasi risiko melambungnya tarif energi di masa depan.

Kendati demikian, IMA menyadari bahwa adaptasi terhadap standar keberlanjutan global merupakan hal yang mutlak. Industri pertambangan nasional tidak mungkin menghindar dari tren dekarbonisasi global. Sebagai komparasi, Rachmat mencontohkan langkah pragmatis India yang hingga kini masih mengandalkan batu bara sebesar 79% demi menjaga keterjangkauan harga energi untuk menopang ketahanan industrinya.

Sebagai kompromi atas tantangan tersebut, sejumlah korporasi tambang di Indonesia mulai menerapkan strategi bauran energi (energy mix) secara mandiri. Langkah ini dilakukan melalui transisi bertahap, seperti pengalihan bahan bakar ke gas alam serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Skema ini telah diterapkan oleh emiten tambang besar seperti PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) dan Harita Group. Pemanfaatan energi terbarukan berskala besar dinilai belum sepenuhnya optimal untuk menopang operasional tambang yang beroperasi nonstop 24 jam karena keterbatasan teknologi penyimpanan baterai saat ini.

Menjaga Momentum Hilirisasi Nikel dan Efek Berantai

Di sisi hilirisasi, performa sektor pertambangan Indonesia menunjukkan catatan imperatif, khususnya pada komoditas nikel. Saat ini, Indonesia diperkirakan telah menguasai sekitar 55% hingga 60% pangsa pasar nikel dunia. Total produksi produk olahan nikel nasional diproyeksikan mencapai 3,5 juta ton, di mana 2,5 juta ton di antaranya berupa Nickel Pig Iron (NPI).

Meskipun investasi pembangunan smelter di sektor hulu telah mencapai target, tantangan besar kini bergeser ke sektor hilir. Rachmat menilai perlu ada titik temu antara ambisi percepatan hilirisasi dan realitas kenaikan beban biaya energi agar tidak memberatkan para investor baru yang akan masuk ke industri olahan.

IMA mendorong kementerian terkait bersama lintas sektor industri untuk segera mengambil peran estafet. Pemerintah diharapkan fokus membangun ekosistem penyerapan produk hasil hilirisasi di dalam negeri secara sistematis. Sinkronisasi kebijakan antara kestabilan harga energi dan penyerapan pasar domestik menjadi kunci utama agar iklim investasi hilirisasi di Tanah Air tetap kompetitif dan berkelanjutan.