Mesir Tegaskan Keamanan Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab Harga Mati

MALANG TODAY – Pemerintah Mesir menegaskan pentingnya menjaga kebebasan navigasi dan pelayaran di kawasan Laut Merah serta Selat Bab al-Mandab. Keamanan di wilayah perairan strategis tersebut dinilai menjadi tanggung jawab penuh negara-negara Arab dan Afrika yang berbatasan langsung dengan kawasan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, saat melakukan pertemuan diplomasi dengan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Yaman, Hans Grundberg, di Kairo. Kedua pihak berdiskusi intensif mengenai eskalasi situasi keamanan terkini di Yaman serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan Teluk dan sekitarnya.

Dukungan Posisi Politik dan Stabilitas Yaman

Dalam pertemuan tersebut, Abdelatty menegaskan kembali komitmen Mesir untuk mendukung keutuhan wilayah, persatuan, dan lembaga-lembaga pemerintahan yang sah di Yaman. Ia mendorong diselesaikannya konflik melalui jalur dialog damai guna mengakhiri krisis berkepanjangan yang melanda negara tersebut.

Mesir menilai bahwa solusi politik yang komprehensif sangat diperlukan demi memenuhi aspirasi rakyat Yaman, menjaga sumber daya nasional, serta mengembalikan stabilitas negara. Menurut Abdelatty, kondisi internal Yaman memiliki kaitan erat dengan keamanan perairan Laut Merah dan stabilitas regional secara keseluruhan.

Dampak Konflik terhadap Jalur Perdagangan Global

Pemerintah Mesir juga mengingatkan bahwa gangguan keamanan di Laut Merah dan Teluk Aden berpotensi mengancam perekonomian dunia. Kawasan perairan ini merupakan urat nadi perdagangan internasional yang memegang peranan krusial dalam menjaga kelancaran rantai pasokan pangan dan energi global.

Eskalasi konflik di Yaman barat daya belakangan ini memang kian memprihatinkan. Pertempuran sengit kembali pecah antara pasukan pemerintah Yaman dan kelompok Houthi, menyusul penguasaan kota pelabuhan strategis Mocha serta Pulau Mayyun di kawasan Selat Bab al-Mandab.

Konflik bersenjata di Yaman sendiri telah berlangsung sejak akhir 2014, ketika kelompok Houthi menguasai ibu kota Sanaa dan sebagian besar wilayah utara. Kondisi ini memicu intervensi militer dari koalisi pimpinan Arab Saudi pada Maret 2015 untuk mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.