Imigrasi Blitar dan Pemkab Tulungagung Perketat Pengawasan WNA di Daerah

Perketat Pengawasan Orang Asing, Imigrasi Blitar Perkuat Sinergi TIMPORA di Tulungagung

MALANG TODAY – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar terus mengintensifkan langkah deteksi dini terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah hukumnya. Mengingat cakupan kerjanya melingkupi wilayah strategis di Jawa Timur bagian selatan—termasuk Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulungagung—penguatan koordinasi lintas instansi menjadi kunci utama menjaga stabilitas keamanan daerah.

Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang digelar di Kabupaten Tulungagung. Agenda strategis ini melibatkan sedikitnya 82 peserta yang terdiri dari jajaran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga jajaran unsur kewilayahan di tingkat kecamatan.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Deteksi Dini

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Aditya Nursanto, menegaskan bahwa penanganan dan pengawasan lalu lintas warga asing tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak keimigrasian semata. Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah daerah dan dinas terkait di lapangan sangat krusial untuk mengantisipasi potensi pelanggaran izin tinggal maupun hukum.

“Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder agar setiap informasi yang berkaitan dengan keberadaan dan aktivitas orang asing dapat segera dikoordinasikan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Aditya.

Aditya menambahkan, forum TIMPORA berfungsi sebagai wadah pertukaran informasi yang cepat dan akurat. Dengan komunikasi yang terjalin erat antarlembaga, setiap pergerakan WNA yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban dapat langsung terdeteksi sejak dini.

Melibatkan Unsur Kecamatan hingga Pelosok Daerah

Rapat koordinasi bertajuk “Memperkuat Sinergitas dan Kolaborasi Antar Instansi dalam Pengawasan Keimigrasian” ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Suyitno, serta Plt Kepala Bidang Pengawasan Nasional Bakesbangpol Kabupaten Tulungagung, Hery Setiawan.

Pelibatan aparatur hingga tingkat kecamatan di Kabupaten Tulungagung dinilai sebagai langkah cermat. Unsur kewilayahan merupakan pihak yang paling dekat dengan pemukiman warga dan tempat aktivitas industri maupun pariwisata yang kerap dikunjungi warga asing.

“Pengawasan orang asing membutuhkan keterlibatan berbagai stakeholder, termasuk instansi pemerintah dan unsur kewilayahan. Keterlibatan hingga tingkat kecamatan diharapkan memperkuat aliran informasi dari lapangan,” tegas Aditya.

Jaga Kondusivitas Wilayah Jawa Timur Selatan

Melalui penguatan koordinasi TIMPORA secara berkala, Kantor Imigrasi Blitar optimistis pengawasan keimigrasian di wilayah kerjanya—yang bertetangga erat dengan kawasan Malang Raya—dapat berjalan secara terpadu, responsif, dan berkelanjutan.

Sinergi yang solid ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi, pariwisata, dan kegiatan antabangsa yang sehat, sekaligus menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur bagian selatan tetap kondusif.