Menlu Shahin Tegaskan Kemerdekaan Palestina Adalah Hak Mutlak Tanpa Butuh Pengakuan Israel

Menteri Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Negara Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, menegaskan bahwa jalan menuju kemerdekaan dan kedaulatan penuh Palestina tidak boleh lagi tersandera oleh keputusan pemerintah Israel. Penegasan tersebut disampaikan dalam diskusi virtual Global Town Hall 2026 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta pada Sabtu (19/9/2026).

Dalam forum bertajuk “From Aspiration to Reality: Prospects and Challenges for Palestinian Independence and Statehood” tersebut, Shahin menyerukan agar komunitas internasional tidak terus-menerus menunggu lampu hijau dari Tel Aviv untuk merealisasikan kemerdekaan Palestina yang telah lama menjadi konsensus global.

Penegasan Kedaulatan dan Momentum Diplomatik

Shahin menyatakan bahwa hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta keberadaan negaranya merupakan hak fundamental yang dijamin oleh hukum internasional. Oleh karena itu, penerapannya tidak boleh digantungkan pada dinamika politik internal maupun kehendak pemerintah Israel, baik rezim saat ini maupun yang akan datang.

Ia menilai konsensus dunia mengenai Solusi Dua Negara (Two-State Solution) sebenarnya telah terbentuk sejak lama, namun stagnasi kerap terjadi di tingkat implementasi. Meski demikian, beberapa inisiatif terbaru seperti Global Alliance for the Implementation of the Two-State Solution dan New York Declaration dinilai berhasil menciptakan momentum politik baru untuk mendorong kemerdekaan Palestina secara nyata.

Menanggapi rencana 20 poin dari Presiden Serikat (AS) Donald Trump, Shahin mencatat adanya poin penting yang menolak pemindahan paksa penduduk serta membuka peluang jalur diplomasi tambahan. Ia menegaskan bahwa seluruh langkah internasional harus muaranya satu: mengakhiri agresi di Gaza, menghentikan pendudukan, mencegah pemindahan populasi, serta mewujudkan kedaulatan penuh Palestina.

Gaza Bagian Integral dan Komitmen Reformasi

Dalam forum tersebut, Pemerintah Palestina menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas wilayah. Shahin menolak tegas setiap skenario atau pengaturan politik yang berupaya memisahkan Gaza dari Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Di samping memilih jalan diplomasi damai, legitimasi internasional, dan mekanisme multilateral, kepemimpinan Palestina juga terus menjalankan reformasi internal. Upaya ini mencakup penguatan lembaga negara, tata kelola pemerintahan yang demokratis, serta penegakan supremasi hukum.

Namun, Shahin menggarisbawahi bahwa agenda reformasi tersebut merupakan tanggung jawab nasional internal Palestina dan tidak boleh dijadikan syarat bargaining atau pra-kondisi bagi pemenuhan hak-hak dasar kemerdekaan mereka.

Kritik Terhadap Kebijakan Global dan AS

Diskusi interaktif tersebut juga menghimpun pandangan kritis dari para pakar hubungan internasional. Daniel Levy, Presiden U.S./Middle East Project, menyoroti rasa frustrasi masyarakat Palestina terhadap berbagai inisiatif perdamaian global yang kerap terhenti akibat hak veto atau penolakan dari Israel dan Amerika Serikat.

Levy mempertanyakan efektivitas pembentukan badan-badan baru seperti Board of Peace bentukan AS, dan mengimbau dunia untuk kembali memperkuat peran inti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mencegah konflik dan menegakkan perdamaian dunia.

Senada dengan hal tersebut, Presiden Al Sharq Forum, Wadah Khanfar, menilai narasi “perdamaian” yang selama ini ditawarkan kerap kali merugikan pihak Palestina. Menurutnya, konsep damai dalam retorika diplomasi barat sering kali menuntut Palestina untuk terus berkompromi, mengalah pada tuntutan Tel Aviv, hingga terasing di tanah airnya sendiri.