Tekan Pengangguran, DPRD Kabupaten Malang Minta Pemkab Gencarkan Pelatihan Kerja dan Inkubasi Bisnis

Optimalkan Sektor Kreatif, DPRD Kota Malang Minta Pelatihan Pekerja Informal dan Pendataan Dipertajam

MALANG TODAY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk memperbanyak program inkubasi, pelatihan berbasis kompetensi, serta berbagai kegiatan kreatif. Langkah strategis ini dinilai krusial guna meningkatkan keterampilan para pekerja informal di sektor ekonomi kreatif sekaligus menjadi solusi efektif dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Bumi Arema.

Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menegaskan bahwa potensi besar para pelaku dan pekerja kreatif lokal harus diimbangi dengan intervensi kebijakan yang nyata dari pemerintah daerah. Tanpa pendampingan yang terstruktur, potensi ekonomi dari sektor ini dikhawatirkan tidak berkembang secara maksimal.

“Yang kami upayakan, pekerja-pekerja kreatif tetap bisa memiliki keterampilan yang didukung melalui Malang Creative Center (MCC). Kegiatan pelatihan dan kegiatan kreatif akan kami aktifkan serta perbanyak,” ujar Trio Agus Purwono saat memberikan keterangannya di Gedung DPRD Kota Malang.

Optimalisasi MCC dan Urgensi Akurasi Data Pekerja Informal

Lebih lanjut, Trio menyoroti keberadaan gedung Malang Creative Center (MCC) yang berada di kawasan Blimbing. Fasilitas megah tersebut dinilai harus benar-benar dioptimalkan fungsinya sebagai ruang inkubasi bisnis dan wadah pengembangan kapasitas para pekerja kreatif, terutama mereka yang bergerak di jalur informal.

Menurutnya, pelatihan yang diselenggarakan secara berkelanjutan di MCC tidak hanya akan meningkatkan kapasitas teknis para pekerja, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap peluang bisnis baru dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Meski demikian, Trio memberikan catatan kritis terkait validitas data ketenagakerjaan saat ini. Menurut pandangannya, masih banyak pekerja informal di sektor kreatif yang belum tercatat secara rinci dalam basis data Pemkot Malang. Kondisi ini membuat kontribusi nyata maupun kendala mendasar yang dihadapi para pekerja kreatif belum terekam secara utuh dalam pemetaan kebijakan.

“Pemerintah perlu memperkuat pendataan pekerja informal, khususnya di sektor kreatif. Data yang lebih akurat dan terintegrasi sangat dibutuhkan agar program pelatihan, pemberdayaan, hingga alokasi penganggaran APBD dapat disusun secara tepat sasaran,” tegasnya.

DPRD Kota Malang berharap, dengan sinergi antara optimalisasi infrastruktur seperti MCC dan ketepatan data ketenagakerjaan, ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang dapat menjadi tulang punggung utama dalam menyerap tenaga kerja muda dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.