'Peringatan Darurat' Muncul Lagi, Apa Saja Gagasannya?

Sosial media kembali digegerkan dengan gambar Peringatan Darurat, namun kini menggunakan background hitam. Postingan ini muncul sebagai akumulasi dari banyaknya masalah di Indonesia, seperti arogansi polisi pada masyarakat sipil, kebijakan distribusi gas yang terpusat sehingga menyusahkan warga. Peringatan Darurat dengan lambang Garuda sebelumnya pernah digunakan masyarakat Indonesia untuk mengawal Putusan MK dan jalannya Pilkada 2024 dengan background biru.

Peringatan Darurat bukan sekadar ‘woro-woro’ di internet, melainkan bentuk protes yang terbentuk dari akumulasi masalah di Indonesia. Gerakan ini dapat menjadi contoh nyata bahwa warga (terutama yang gemar berinternet) memiliki pemikiran kritis serta keinginan untuk menuntut kehidupan yang lebih baik.

Peringatan Darurat kali ini memiliki julukan PENTOL yang diambil dari enam gagasan yang terkandung di dalamnya.

Enam gagasan Peringatan Darurat (@budibukanintel)

P-Polisi diberesin

Sudah banyak kasus oknum polisi yang melakukan kekerasan pada masyarakat sipil. Tak jarang mereka juga memeras atas alasan yang tidak jelas. Perilaku korup dan arogan para oknum membuat masyarakat jengah sekaligus resah. Otomatis kepercayaan publik kepada institusi ini menjadi menurun. Siapa yang tidak ‘ngeri’ kalau suatu hari, kita menjadi korban?

Selain itu, sudah banyak cerita yang menyatakan bahwa sistem rekrutmen dalam institusi polri memakan biaya besar, padahal sebenarnya gratis. Sudah banyak korban yang membayar banyak uang untuk bisa menjadi polisi, namun malah gagal, sehingga merugi sebanyak ratusan juta rupiah. Perilaku korup seperti ini juga menjadi gagasan penting dalam gerakan ini.

E-Energi buat masyarakat

Poin tentang energi membahas tentang terbatasnya energi bersih yang terjangkau untuk masyarakat. Seperti yang kita tahu, per 1 Februari 2025, distribusi gas subsidi 3 kg dibatasi dan dipusatkan hanya di pengedar resmi. Akibatnya, ada lansia yang tewas karena kelelahan, pria yang rela membolos bekerja demi mencari gas 3 kg. Kebijakan ini dinilai tidak berpihak ke masyarakat dan sangat memberatkan.

Selain gas, gagasan ini juga menyinggung perihal ‘bagi-bagi tambang’ yang dinilai menguntungkan kelompok tertentu. Publik menghendaki pengelolaan sumber daya energi yang lebih adil dan berkelanjutan, dengan menekankan pemenuhan kebutuhan energi domestik sebagai prioritas utama sebelum berorientasi pada ekspor.

N-Naikkan taraf hidup masyarakat

Pemangkasan anggaran di sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum mendapat kritik karena dinilai tidak sejalan dengan peningkatan kualitas hidup. Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan stagnasi upah, investasi di sektor-sektor vital tersebut dianggap krusial untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan.

T-Tunaikan tukin dosen, guru, dan ASN

Poin ini menyoroti kesejahteraan tenaga pendidik dan Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama terkait keterlambatan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) yang menimbulkan keresahan dan berpengaruh pada kualitas layanan publik serta pendidikan.

Masyarakat menilai bahwa kesejahteraan mereka berhubungan erat dengan kualitas layanan yang diberikan. Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk segera membayarkan hak-hak mereka guna menghindari dampak negatif pada kesejahteraan dan motivasi kerja.

O-Output MBG diperbaiki

Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah diimplementasikan, namun terdapat banyak masalah yang timbul. Salah satu momen ‘unik’ yang terjadi adalah dilibatkannya tentara dalam proses distribusi makanan ke siswa. Melimpahnya sampah makanan atau food waste dan kasus keracunan masal juga menimbulkan keresahan baru di masyarakat. Gagasan ini bertujuan untuk menuntut evaluasi untuk memperbaiki regulasi dan implementasi MBG untuk mengurangi food waste serta mencegah pungli bagi vendor yang terlibat.

L-Lawan mafia tanah dan lengserkan pejabat tol*l

Gagasan terakhir ini menekankan pemberantasan mafia tanah serta pencopotan pejabat yang dinilai tidak kompeten dan kurang peka terhadap kepentingan masyarakat. Praktik mafia tanah telah merugikan banyak pihak, sementara pejabat yang tidak cakap justru memperburuk situasi. Diperlukan pemimpin yang berintegritas dan kompeten untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan tidak menyusahkan masyarakat.