Usut Karhutla, Bareskrim Polri Terjunkan 10 Personel ke Polda Kaltim dan Kalteng

Bareskrim Perkuat Penegakan Hukum Karhutla di Kaltim dan Kalteng

JAKARTA — Bareskrim Polri memperketat langkah penanganan pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan. Sebanyak 10 personel taktis resmi diterjunkan dengan status Bawah Kendali Operasi (BKO) menuju dua wilayah krusial, yakni Polda Kalimantan Timur dan Polda Kalimantan Tengah.

Langkah pengiriman personel penyidik dan ahli ini dilakukan untuk mempercepat pengusutan tuntas kasus-kasus pembakaran lahan yang berulang dan merugikan ekosistem serta kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

Fokus Penelusuran Unsur Pidana dan Korporasi

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa penebalan pasukan ini bertumpu pada penguatan penegakan hukum secara profesional dan terpadu.

“Upaya ini dilakukan secara terpadu bersama instansi terkait dan masyarakat agar dampak karhutla dapat diminimalkan,” ujar Trunoyudo dalam keterangan resminya pada Senin (26/10).

Menurutnya, tim BKO dari Bareskrim Polri diinstruksikan untuk mendampingi penyidik daerah dalam membedah setiap titik api yang terindikasi disengaja. Penyelidikan tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri potensi keterlibatan pihak korporasi atau pemodal di balik aksi perusakan lingkungan tersebut.

Optimalisasi Penanganan Perkara Lapangan

Penempatan tim teknis di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah diharapkan mampu mengurai kendala pembuktian hukum di lapangan. Pola penanganan ilmiah (scientific crime investigation) akan diterapkan untuk memastikan setiap temuan memiliki dasar hukum yang kuat saat masuk ke tahap penuntutan.

“Termasuk menelusuri dugaan penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur pidana,” tambah Trunoyudo.

Melalui pengerahan personel Bareskrim ini, Kepolisian Republik Indonesia berkomitmen memberikan efek jera kepada seluruh pelaku pengrusakan hutan sekaligus mendorong sinergi pencegahan dini bersama pemerintah daerah dan elemen masyarakat lokal.