Jenderal Sayudi Didesak Reformasi Total Yanma demi Perkuat Struktur Polri

Urgensi Penguatan Struktur Internal dan Reformasi Birokrasi Polri

Struktur organisasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dinilai memerlukan pembenahan mendalam guna mengoptimalkan kinerja pelayanan publik dan penataan birokrasi internal. Pendiri Kontra Narasi, Sandri Rumanama, menyoroti pentingnya peningkatan kualifikasi kepemimpinan pada sejumlah unit kerja strategis di lingkungan Mabes Polri, salah satunya unit Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

Sandri menilai, posisi Kepala Yanma Mabes Polri yang saat ini ditempati oleh perwira menengah berpangkat Kombes Pol sudah saatnya ditingkatkan agar dipimpin oleh perwira tinggi (pati) berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) atau jenderal bintang satu. Langkah ini dipandang krusial mengingat beban kerja unit tersebut yang sangat vital dalam mengelola fasilitas markas, pembinaan, serta pelayanan umum internal.

Reposisi Yanma dan Penguatan Satuan Strategis

Selama ini, terdapat persepsi di publik maupun internal bahwa Yanma Polri kerap dijadikan lokasi mutasi bagi perwira atau anggota kepolisian yang sedang bermasalah. Menurut Sandri, stigma tersebut perlu diubah melalui pemahaman sistem struktural yang baru dan penyesuaian jenjang jabatan.

“Yanma memiliki peran yang sangat besar bagi pelayanan kepolisian. Oleh karena itu, unit ini harus diberi penghargaan dan penyesuaian dalam komposisi struktural internal Polri,” ujar Sandri.

Selain Yanma Polri, Sandri juga mengusulkan peningkatan status kepemimpinan pada Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) Polri, Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan), serta Sekolah Bahasa (Sebasa). Menurutnya, ketiga unit operasional dan pendidikan tersebut memiliki cakupan tugas yang amat strategis sehingga selayaknya dipimpin oleh jenderal bintang satu.

Mendorong Reformasi Birokrasi dan Regenerasi Kepemimpinan

Berbagai pencapaian serta penghargaan yang berhasil diraih oleh institusi Polri dinilai harus sejalan dengan penguatan kapasitas organisasi di lapangan. Pembekalan tata kelola dan penyesuaian struktur dinilai menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan dinamika kepolisian modern.

Penataan ulang struktur organisasi ini merupakan bagian integral dari proses reformasi birokrasi di tubuh kepolisian. Langkah penyesuaian jenjang kepemimpinan tersebut diharapkan mampu memperjelas pembagian wewenang, meminimalisasi potensi tumpang tindih kewenangan, serta menciptakan ruang regenerasi kepemimpinan yang lebih sehat dan profesional di lingkungan Polri.