Pakar Ekonomi Wanti-wanti Surplus Pangan Indonesia Tak Jamin Harga Terjangkau

JAKARTA — Tren peningkatan produksi pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai belum sepenuhnya menjamin stabilitas pasokan serta harga yang terjangkau bagi masyarakat luas. Kendala distribusi dan kelemahan dalam manajemen rantai pasok (supply chain) disinyalir masih menjadi batu sandungan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang merata di seluruh pelosok Tanah Air.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menyoroti bahwa meski cadangan pangan dan produksi nasional menunjukkan tren penguatan dalam dua tahun terakhir, manfaat signifikan belum sepenuhnya dirasakan oleh konsumen di tingkat tapak.

“Produksi memang menguat, namun keterjangkauan harga dan resiliensi pangan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan,” ujar Eliza dalam analisis resminya.

Secara kuantitatif, angka produksi beras Indonesia pada 2025 mencatatkan kenaikan 13,29 persen secara tahunan (year-on-year) mencapai 34,69 juta metrik ton. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memproyeksikan output beras pada 2026 akan menyentuh 34,76 juta ton, melebihi estimasi konsumsi domestik yang berada di kisaran 31,2 juta ton. Di saat yang sama, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog berkisar antara 4,5 hingga 4,56 juta ton pada Oktober, dengan realisasi penyerapan beras dan gabah domestik melampaui target pemerintah sebesar 4 juta ton.

Pemerintah bahkan memproyeksikan swasembada pada delapan komoditas pangan utama tahun ini, mencakup beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur, bawang merah, cabai merah besar, hingga cabai rawit.

Anomali Surplus: Melimpah di Data, Mahal di Pasar

Kendati grafik produksi menunjukkan tren positif, Eliza mengingatkan bahwa surplus tahunan dalam skala agregat tidak serta-merta mencerminkan perbaikan substantif pada ketahanan pangan. Secara historis, komoditas seperti unggas, telur, jagung, bawang merah, dan cabai kerap mencatatkan surplus tahunan, sementara produksi beras secara konsisten melebihi tingkat konsumsi meski dengan margin yang tipis.

Tantangan krusial justru terletak pada ketimpangan ketersediaan sepanjang tahun, fluktuasi harga yang tajam, disparitas harga antarwilayah, serta tingginya angka kehilangan hasil pascapanen (post-harvest losses). Minimnya akses informasi pasar yang simetris bagi petani, pedagang, hingga konsumen kian memperkeruh efisiensi rantai pasok.

“Surplus agregat di atas kertas tidak otomatis bertransformasi menjadi ketersediaan yang stabil dan harga yang terjangkau di seluruh daerah,” tegasnya.

Masalah keterjangkauan ini terkonfirmasi dari harga beras medium di pasaran yang masih tertahan tinggi di kisaran Rp 14.600 hingga Rp 15.000 per kilogram secara nasional. Lonjakan harga beras bahkan tercatat terjadi di lebih dari 100 kabupaten dan kota.

Keterbatasan konektivitas logistik antarpulau dan rantai distribusi yang berbelit-belit menyebabkan kelimpahan pasokan di daerah sentra produksi gagal meredam kenaikan harga di wilayah yang mengalami defisit pasokan.

Dilema Petani dan Disrupsi Penggilingan Beras

Di sisi hulu, kebijakan pemerintah dinilai cukup berpihak pada produsen. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram serta langkah intervensi Bulog dalam menyerap hasil panen berhasil melindungi petani dari risiko kejatuhan harga saat panen raya.

Langkah pemotongan harga eceran pupuk bersubsidi sebesar 20 persen juga memberikan angin segar dalam menekan biaya produksi. Meski demikian, dampaknya terhadap margin keuntungan petani masih terbatas mengingat komponen biaya tenaga kerja dan sewa lahan tetap mendominasi porsi pengeluaran usahatani.

Meskipun Nilai Tukar Petani (NTP) bergerak positif seiring kenaikan HPP gabah—setelah hampir dua dekade mendekati atau berada di bawah ambang batas 100—ancaman struktural kini mengintai sektor industri penggilingan beras.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, sebanyak 1.056 penggilingan beras skala besar saat ini menguasai sekitar 40 persen dari total pasokan gabah nasional, atau setara dengan 25 juta ton per tahun. Kapasitas serap skala raksasa ini setara dengan penguasaan akumulatif dari 161.401 penggilingan padi skala kecil.

Konsentrasi pasar pada pemain skala besar ini menciptakan ketimpangan daya tawar dalam perebutan bahan baku. Kompetisi ketat antara Bulog dan pihak swasta kerap memicu lonjakan harga gabah di atas HPP, khususnya di luar musim panen raya. Kondisi ini menekan penggilingan kecil yang memiliki keterbatasan modal dan jaringan pasok, sementara harga gabah yang tinggi di tingkat petani tidak memicu penurunan harga beras di tingkat konsumen akhir.

Eliza menekankan perlunya intervensi pemerintah untuk memperkuat pangsa pasar Bulog yang saat ini baru berkisar 15 persen, demi menciptakan iklim persaingan yang lebih sehat dan efisien.

Ancaman Iklim dan Program Pangan Gratis

Selain dinamika pada beras, komoditas lain juga menghadapi tekanan spesifik. Cabai sangat rentan terhadap anomali cuaca di daerah sentra penanaman, sedangkan peternak unggas dan petelur terhimpit kenaikan biaya pakan serta harga bibit ayam (day-old chick). Di saat yang sama, implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah turut mendongkrak lonjakan permintaan pasar terhadap daging ayam dan telur.

Menatap ketahanan pangan jangka menengah, proyeksi produksi 2026 dan awal 2027 diprediksi sangat bergantung pada keberhasilan masa tanam Oktober–Desember di tengah ketidakpastian iklim dan ancaman El Niño. Penundaan masa tanam atau potensi gagal panen berisiko mengganggu stabilitas pasokan menjelang momen krusial seperti Ramadan.

Memasuki tahun ketiga masa pemerintahannya, rezim Prabowo-Gibran didesak untuk mengalihkan