Tolak Penolakan AS, Iran Tetap Teguh Eksekusi Rencana Strategis di Selat Hormuz

Saling Kunci di Selat Hormuz: Iran Bergeming, AS Tolak Syarat Pembukaan Jalur Energi Dunia

Ketegangan di Timur Tengah kembali menemui jalan buntu setelah pemerintah Iran menyatakan sikap tegas untuk tidak melonggarkan syarat pembukaan kembali Selat Hormuz. Langkah keras Teheran ini tetap dipertahankan meskipun Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka menolak proposal gencatan senjata tersebut. Situasi ini membuat jalur pelayaran vital yang menjadi urat nadi pasokan energi global tersebut tetap berada dalam pusaran konflik yang mengkhawatirkan.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa rencana perdamaian yang diajukan negaranya mencakup penghentian total seluruh permusuhan di Timur Tengah, termasuk pertempuran di Lebanon, serta pemulihan poin-poin kesepakatan gencatan senjata yang sempat runtuh beberapa bulan lalu. “Syarat kami sudah sangat jelas. Setiap langkah menuju pembukaan kembali Selat Hormuz mutlak bergantung pada dipenuhinya syarat-syarat tersebut. Kami tidak akan mundur selangkah pun,” ujar Araghchi sebagaimana dikutip stasiun penyiaran negara Iran, IRIB.

Tarik Ulur Diplomasi di Tengah Sanksi dan Blokade

Kesepakatan yang sebelumnya runtuh akibat eskalasi pertempuran di sekitar Hormuz tersebut sebenarnya mengatur beberapa poin krusial. Di antaranya adalah pencairan aset-aset Iran yang dibekukan, pencabutan sanksi terhadap ekspor minyak Iran, serta penghentian blokade laut yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menegaskan penolakannya terhadap draf perdamaian tersebut. Menurut Trump, tawaran Iran muncul karena posisi negara tersebut yang kian terdesak akibat konflik yang telah berlangsung selama hampir tujuh bulan ini. “Mereka ingin membuat kesepakatan untuk segera membuka selat karena mereka kalah sangat telak. Mereka ingin berunding, dan saya rasa itu bagus. Saya juga suka bernegosiasi,” ungkap Trump kepada awak media.

Sikap senada disampaikan oleh Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz. Ia menilai Teheran menuntut konsesi yang terlalu besar hanya untuk memulai kembali pembicaraan meja bundar. “Ini adalah upaya yang cukup sinis dengan menyodorkan sesuatu yang mereka tahu pasti akan ditolak. Meminta pencabutan blokade, sanksi internasional, dan akses ke miliaran aset hanya untuk sekadar berbicara adalah hal yang tidak masuk akal,” kata Waltz dalam wawancara bersama NBC News.

Ketegangan Militer Meningkat: Penyitaan Drone Bawah Air AS

Di tengah kebuntuan meja diplomasi, situasi di lapangan justru kian memanas. Pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) mengumumkan telah menyita sebuah drone kapal selam milik militer Amerika Serikat di kawasan strategis Selat Hormuz. Pihak militer Iran menuduh wahana bawah air tanpa awak tersebut digunakan untuk aktivitas spionase.

Saat ini, perangkat pengintai bawah air tersebut telah diamankan oleh tim spesialis Garda Revolusi untuk dilakukan proses pemulihan dan analisis data. Insiden ini menambah panjang daftar gesekan fisik di jalur perairan tersebut, di mana Iran kerap menargetkan kapal-kapal komersial yang dianggap melanggar prosedur izin melintas, yang kemudian kerap dibalas dengan serangan udara terbatas oleh AS ke wilayah pesisir Iran.

Dampak Global dan Desakan Keamanan Jalur Energi

Ketidakpastian di Selat Hormuz memicu kekhawatiran mendalam dari negara-negara tetangga di kawasan. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan, dalam forum PBB mengkritik lambannya respons dunia internasional dalam menjaga keamanan jalur maritim strategis, termasuk Selat Hormuz dan Bab al-Mandab.

“Kerajaan Arab Saudi menolak keras tindakan pihak mana pun yang menggunakan jalur perairan vital ini sebagai alat penekan, ancaman, atau alat untuk merugikan kepentingan negara lain,” tegas Faisal, merujuk pada pentingnya jalur tersebut bagi ketahanan energi global.

Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di New York menyatakan bahwa Iran tidak pernah meninggalkan meja perundingan. Namun, berkaca pada pengalaman masa lalu, Teheran mengaku telah kehilangan kepercayaan terhadap komitmen Amerika Serikat.

Melalui mediator Qatar, Iran dilaporkan telah mengirimkan draf rencana taktis berdurasi tujuh hari kepada AS. Jika syarat-syarat yang diajukan dipenuhi, Selat Hormuz dapat kembali dibuka untuk pelayaran internasional dalam waktu sepekan. Kini, keputusan sepenuhnya berada di tangan Washington, sementara sayap militer Iran menegaskan akan terus memberikan tekanan hingga seluruh tuntutan mereka dipenuhi.