Telusuri Aliran Uang, Indonesia Perketat Tindakan Tegas terhadap Impor Ilegal

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik impor ilegal yang kian meresahkan pasar domestik. Demi menjaga stabilitas industri dalam negeri dan mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029, pemerintah menyiapkan strategi baru yang berfokus pada pelacakan arus transaksi keuangan atau metode follow the money.

Langkah tegas ini diambil meny meny menyikapi maraknya barang impor ilegal yang menggerus daya saing produk lokal, terutama di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menjadi salah satu penopang utama penyerapan tenaga kerja nasional.

Strategi “Follow the Money” untuk Bidik Aktor Intelektual

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, mengungkapkan bahwa otoritas sebenarnya telah mengantongi identitas para pelaku dan pihak di balik jaringan impor ilegal tersebut. Menurutnya, pendekatan penegakan hukum kini harus digeser pada penelusuran aliran dana guna membongkar kejahatan tersebut hingga ke akarnya.

“Kami sudah mengantongi siapa saja pelakunya. Sekarang tinggal bagaimana kita menertibkan arus impor tersebut. Saya telah mengusulkan agar kita menerapkan prinsip follow the money. Di mana ada praktik ilegal, di situ kita harus melacak alur keuangannya,” ujar Dradjad dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta.

Ia menambahkan bahwa penindakan yang berfokus pada aliran dana akan memberikan efek jera yang jauh lebih efektif dibandingkan sekadar penyitaan barang di lapangan. Kendati belum membeberkan rincian teknis operasionalnya, ekonom senior tersebut optimistis pemerintah memiliki formula yang tepat untuk membongkar taktik para pengimpor nakal.

Ancaman Fisik dan Penyelundupan Pakaian Bekas

Praktik impor ilegal di Indonesia diakui telah mengakar kuat dan melibatkan jaringan yang kompleks. Dradjad membeberkan bahwa upaya penertiban di lapangan sering kali menghadapai kendala besar, bahkan memicu risiko keselamatan bagi para petugas.

“Impor ilegal ini sudah sangat berakar. Seorang pejabat kementerian pernah menyampaikan kepada saya bahwa mereka bahkan harus menghadapi ancaman fisik saat hendak melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku,” ungkapnya.

Salah satu komoditas ilegal yang menjadi perhatian serius pemerintah adalah gelombang masuknya pakaian bekas impor (balpress) yang tak terkendali. Barang-barang bekas ini mayoritas diselundupkan melalui wilayah perbatasan Malaysia sebelum didistribusikan ke berbagai pasar thrift di tanah air. Belum lama ini, otoritas kepabeanan berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan bal pakaian bekas senilai sedikitnya Rp 8 miliar.

Penyelamatan Industri Tekstil Nasional

Langkah agresif pemerintah ini juga menjadi bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan industri tekstil nasional yang tengah berdarah-darah. Sektor padat karya ini tercatat menampung sekitar 4 juta tenaga kerja dan menyumbang nilai ekspor tahunan mencapai USD 12 miliar.

Namun, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal belakangan ini terus menghantui pabrik-pabrik tekstil lokal akibat ketidakmampuan mereka bersaing dengan produk impor ilegal yang dijual jauh di bawah harga pasar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa penanganan masalah ini menjadi prioritas mendesak pemerintah. Presiden telah memerintahkan jajaran Bea Cukai untuk segera menghentikan masuknya barang-barang ilegal di seluruh titik masuk wilayah Indonesia demi melindungi keberlangsung manufaktur dalam negeri.