Raksasa Teknologi Menjelma Jadi Pengendali Ekonomi dan Geopolitik Global

Peta kekuatan politik dan ekonomi global mengalami pergeseran tektonik. Tatanan dunia kini tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh dominasi militer atau besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara, melainkan telah bergeser ke arah penguasaan teknologi digital. Raksasa teknologi atau big tech kini resmi menjelma menjadi aktor geopolitik baru yang memegang peranan strategis dalam menentukan arah kebijakan global.

Fenomena pergeseran peta kekuatan ini dipaparkan oleh Chairman Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP ISEI) untuk Hubungan Internasional, Muhammad Edhie Purnawan, dalam forum diskusi ekonomi terkemuka di Jakarta. Menurutnya, lanskap lanskap internasional saat ini tidak bisa lagi dikategorikan secara sederhana dalam konsep bipolar layaknya era Perang Dingin, unipolar pasca-1990, maupun sekadar multipolaritas ekonomi konvensional.

Tiga Tatanan Global yang Berjalan Simultan

Edhie menjelaskan bahwa dunia saat ini bergerak di bawah naungan tiga tatanan yang berjalan secara bersamaan dan saling beririsan, yaitu tatanan keamanan (security order), tatanan ekonomi (economic order), dan tatanan digital (digital order).

Pada tatanan keamanan, Amerika Serikat masih memegang pengaruh dominan berkat jangkauan armada militernya di berbagai penjuru dunia. Sementara pada tatanan ekonomi, struktur kekuatan bersifat multipolar yang dipimpin oleh dua raksasa ekonomi dunia, yakni Amerika Serikat dan China.

Namun, pergeseran paling fundamental dan disruptif justru terjadi pada tatanan ketiga, yakni tatanan digital. Berbeda dengan dua tatanan sebelumnya yang dikendalikan oleh otoritas negara, tatanan digital berada di bawah kendali korporasi swasta.

“Tatanan ketiga yang lebih menarik adalah tatanan digital. Tatanan ini tidak dipimpin oleh otoritas negara, melainkan dipimpin oleh korporasi, yaitu perusahaan-perusahaan teknologi,” ujar Edhie Purnawan.

Teknologi sebagai Instrumen Geopolitik dan Ketahanan Nasional

Peran strategis korporasi teknologi dalam konteks geopolitik terlihat nyata dalam konflik militer modern, salah satunya perang Rusia-Ukraina. Sektor swasta berbasis teknologi terbukti mampu menjadi benteng pertahanan utama dalam menangkal serangan siber, menyediakan infrastruktur komunikasi terenkripsi bagi komando militer, hingga mendukung operasionalisasi sistem persenjataan nirawak (drone) di medan tempur.

Kondisi ini menegaskan bahwa penguasaan atas teknologi canggih bukan lagi sekadar komoditas bisnis untuk mencetak laba, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen vital geopolitik dan ketahanan nasional. Negara yang tidak memiliki kedaulatan digital atau gagal memahami kapasitas teknologi dinilai berada dalam posisi terancam dan sangat rentan secara geopolitik.

“Ketika suatu bangsa tidak memahami kapasitas teknologi, maka bangsa tersebut dipastikan akan tertinggal dalam persaingan global,” tegas Edhie.

Ancaman Disinformasi dan Instabilitas Sosial dalam Negeri

Selain meredefinisikan ketahanan nasional di tingkat global, dominasi platform digital juga merambah hingga ke dalam ruang politik domestic. Di satu sisi, kehadiran platform digital mempermudah elit politik dan pemerintah untuk berkomunikasi secara langsung dan masif dengan publik.

Namun di sisi lain, lanskap digital yang tidak teregulasi dengan baik rentan menjadi sarana penyebaran disinformasi, hoaks, dan propaganda. Bagi Indonesia, isu disinformasi digital ini patut menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Jika tidak diantisipasi dengan mitigasi risiko yang tepat, penyebaran informasi palsu di ruang digital berpotensi kuat memicu instabilitas sosial dan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.