Prancis Kanada dan Inggris Kompak Desak PBB Segera Akui Negara Palestina

Desakan Global di Markas PBB: Prancis, Inggris, dan Kanada Tuntut Tindakan Nyata untuk Palestina

Dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina kembali menguat di panggung diplomasi dunia. Dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Selasa (22/9/2026), para pemimpin dari Prancis, Inggris, dan Kanada secara tegas mendesak komunitas internasional untuk tidak sekadar berwacana, melainkan mengambil langkah konkret dalam mewujudkan negara Palestina yang berdaulat.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, melontarkan kritik tajam terhadap situasi kemanusiaan di Gaza yang ia sebut sebagai aib bagi dunia. Macron menyoroti ironi di mana gencatan senjata yang telah disepakati sejak Oktober tahun lalu terus dilanggar oleh invasi militer Israel. Menurut data Departemen Kesehatan Palestina per September 2026, lebih dari 73.900 nyawa telah melayang sejak eskalasi konflik dimulai pada Oktober 2023.

Kritik Terhadap “Perdamaian Semu”

Dalam pidatonya, Macron mempertanyakan kredibilitas diplomasi global yang hanya terjebak pada retorika tanpa aksi nyata. Ia menegaskan bahwa klaim mengenai keamanan Israel justru terancam oleh tindakan pelanggaran kedaulatan terhadap wilayah tetangga. “Ada pihak-pihak yang membanggakan perdamaian semu, padahal perdamaian ini tidak membuka kembali jalur kemanusiaan barang sedetik pun,” tegas Macron.

Senada dengan Macron, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menekankan bahwa kegagalan dalam merealisasikan solusi dua negara akan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik internasional. Inggris sendiri telah mengambil langkah tegas dengan melarang perdagangan produk dari permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, sebuah langkah yang dinilai sebagai hambatan utama bagi masa depan negara Palestina.

Komitmen Finansial dan Langkah Konkret Kanada

Sementara itu, Perdana Menteri Kanada Mike Carney mengumumkan komitmen bantuan sebesar 100 juta dolar Kanada (sekitar Rp 1,2 triliun) bagi warga Palestina. Dana tersebut dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan langsung, dukungan perdamaian, serta inisiatif jangka panjang seperti pelatihan kepolisian di wilayah Tepi Barat.

Kanada juga bergabung dengan 12 negara lainnya dalam menerapkan pembatasan perdagangan terhadap barang-barang yang diproduksi di permukiman ilegal Israel. Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran terhadap proyek permukiman E1 yang dinilai secara sengaja memecah-belah wilayah Tepi Barat dan menghalangi terciptanya negara Palestina yang utuh.

PBB di Tengah Ketidakpastian Global

Pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung di tengah kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memperingatkan bahwa dunia sedang memasuki era pergeseran kekuatan yang menuntut reformasi mendalam pada institusi internasional. Selain isu Palestina, pertemuan tersebut juga menyoroti eskalasi konflik di kawasan Teluk yang berdampak pada keamanan energi global serta ancaman terhadap jalur pelayaran internasional.

Para pengamat diplomasi menilai bahwa PBB saat ini berada di titik balik krusial. Perdebatan mengenai reformasi Dewan Keamanan PBB—termasuk wacana perluasan anggota tetap dan peninjauan hak veto—menjadi agenda yang tak terelakkan di tengah ketidakstabilan global yang diprediksi akan terus berlanjut jika tidak ada perubahan paradigma dalam penyelesaian konflik internasional.