Perkuat Kendali Digital, Korporasi Kini Beralih ke Ekosistem Open Cloud

Sivali Cloud Technology Rilis Ekosistem ‘ORCA’ untuk Dorong Kedaulatan Data dan Komputasi Awan Mandiri

Perusahaan teknologi informasi Sivali Cloud Technology resmi memperkenalkan inovasi terbarunya bernama ORCA (Open Reliable Cloud Access). Langkah strategis ini hadir sebagai solusi ekosistem open cloud yang menggabungkan perangkat lunak berbasis kode sumber terbuka (open source), sistem federasi antar pemilik infrastruktur, serta dukungan layanan profesional. Inisiatif ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas penuh sekaligus kedaulatan kendali bagi para pemilik infrastruktur digital di Indonesia tanpa mengisolasi mereka dari ekosistem teknologi global.

Vice President of Technology Sivali Cloud Technology, Safira Zahira, menegaskan bahwa adopsi teknologi komputasi awan (cloud) tidak seharusnya memaksa korporasi atau instansi pemerintah menyerahkan seluruh kontrol data dan infrastrukturnya kepada satu penyedia layanan (vendor lock-in). Menurutnya, setiap organisasi memiliki karakteristik, kapasitas, dan strategi kedaulatan data yang berbeda-beda.

“Kami membangun ORCA dengan gagasan bahwa teknologi open source dan model federasi dapat memberikan ruang bagi pengguna untuk tetap memiliki kendali penuh atas infrastruktur mereka, sekaligus tetap terhubung secara inklusif dengan ekosistem yang lebih luas,” ujar Safira Zahira dalam keterangannya.

Kesesuaian dengan Regulasi Nasional dan Pelindungan Data Pribadi

Pengembangan ekosistem ORCA dinilai sangat selaras dengan kerangka hukum dan regulasi digital yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan sistem dan data elektronik untuk instansi publik harus berada dalam kendali nasional dan berlokasi di wilayah Indonesia.

Selain itu, pendekatan ini mendukung prinsip efisiensi, keterpaduan, interoperabilitas, dan keamanan yang dituang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dari sisi tata kelola data publik dan privat, landasan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menegaskan bahwa pengendali data memegang tanggung jawab penuh atas keamanan data meskipun pemrosesan teknis dilakukan oleh pihak ketiga.

Arsitektur ORCA juga menjawab standar teknis terbaru yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025. Regulasi tersebut menginstruksikan agar pembangunan aplikasi pemerintahan mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka, interoperabilitas tinggi, serta skema lisensi fleksibel yang tidak membatasi jumlah pengguna, perangkat, maupun wilayah operasional.

Inovasi Orcastra dan OrcaHub: Kendali Terpusat Tanpa ‘Vendor Lock-In’

Secara teknis, ekosistem ORCA mengusung dua komponen utama, yakni Orcastra dan OrcaHub. Orcastra beroperasi sebagai open-source control plane yang memungkinkan tim IT mengelola berbagai klaster infrastruktur seperti LXD, Incus, dan MicroCloud secara terpadu melalui satu dasbor dan antarmuka pemrograman aplikasi (API).

AVP of Technology Sivali Cloud Technology, Andre Daegal, menjelaskan bahwa Orcastra dirancang tanpa mengganggu atau menggantikan platform dasar yang sudah ada. Tim teknis tetap dapat menjalankan operasional secara independen melalui native CLI masing-masing sistem.

“Orcastra bukan hypervisor baru dan bukan lapisan yang mengunci pengguna pada satu platform tertentu. Ini adalah control plane berbasis kode sumber terbuka yang membantu tim mengelola lingkungan infrastruktur yang kompleks agar lebih terpusat, efisien, dan transparan,” jelas Andre.

Sementara itu, komponen OrcaHub berfungsi sebagai jembatan federasi terbuka yang menghubungkan infrastruktur milik berbagai penyedia layanan cloud independen. Melalui OrcaHub, para penyedia infrastruktur lokal maupun regional tetap memegang kepemilikan asetnya, sedangkan sistem berperan sebagai lapisan akses yang mempertemukan penyedia, sumber daya komputasi, aplikasi, dan pengguna akhir.

Model komputasi terintegrasi ini memberi kebebasan bagi korporasi dan lembaga pemerintah untuk memilih kombinasi layanan dari berbagai penyedia sesuai kebutuhan beban kerja (workload), kapasitas teknis, dan efisiensi anggaran, tanpa keharusan menyeragamkan spesifikasi lokasi maupun tingkat layanan (SLA).