MALANG TODAY – Di balik hiruk-pikuk kehidupan perkotaan modern, jaringan pengawasan massal berbasis kecerdasan buatan (AI) kini mengintai nyaris tanpa henti. Di tengah perdebatan sengit antara privasi dan keamanan publik, infrastruktur pengintai yang semakin canggih telah menjangkau sudut-sudut jalan hingga area privat masyarakat tanpa disadari secara penuh.
Direktur Eksekutif Surveillance Technology Oversight Project, Michelle Dahl, mengungkapkan bahwa keberadaan infrastruktur ini sebenarnya sangat mudah ditemukan jika masyarakat mulai peduli dan mengamati lingkungan sekitarnya. Di New York, Amerika Serikat, misalnya, kamera pengawas tersembunyi di berbagai titik fasilitas publik dan terhubung langsung ke platform kecerdasan buatan milik Departemen Kepolisian New York (NYPD), yakni Domain Awareness System (DAS).
Sistem canggih tersebut mengintegrasikan lebih dari 80.000 kamera pengawas, drone, pemantauan media sosial, hingga sistem pelacak kendaraan lintas negara bagian. Lewat perangkat seluler, petugas kepolisian dapat dengan mudah memantau pergerakan harian serta menyusun profil siapa pun yang melintas di area publik.
Kontroversi Teknologi Pengawas dan Resiko Penyalahgunaan
Penggunaan teknologi pemantau massal ini memicu kontroversi luas. Salah satu perusahaan penyedia teknologi pengawasan terkemuka di AS, Flock Safety, menjadi sorotan utama. Perusahaan ini mengoperasikan lebih dari 100.000 kamera di 6.000 komunitas serta memindai pergerakan kendaraan hingga 20 miliar kali setiap bulannya. Flock juga telah melengkapi sistemnya dengan pemindai wajah berbasis AI.
Kendati diklaim efektif membantu kepolisian mengungkap kasus kejahatan, penculikan anak, hingga penemuan mobil curian, penggunaan teknologi ini menuai kritik tajam terkait privasi dan potensi penyalahgunaan wewenang. Tercatat sedikitnya 46 kasus dilaporkan melibatkan oknum penegak hukum yang memanfaatkan sistem pemantau untuk kepentingan pribadi yang tidak sah.
Akibat gelombang penolakan dari warga dan pengamat privasi digital, lebih dari 50 kota di AS dilaporkan telah memutuskan kontrak kerja sama dengan penyedia sistem pengawasan otomatis tersebut sepanjang tahun ini.
Keamanan Publik atau Ancaman Kriminalisasi Baru?
Perdebatan mengenai batas aman pengawasan massal terus meruncing. Pihak kepolisian dan pengembang teknologi berargumen bahwa keberadaan kamera pengawas adalah kompromi yang diperlukan demi menjaga keamanan kota dan memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif sesuai regulasi.
Namun, para ahli privasi digital menegaskan bahaya di balik ketergantungan pada pengawasan AI. Rindala Alajaji dari Electronic Frontier Foundation (EFF) menyoroti risiko kesalahan teknis pada sistem otomatis yang dapat berujung fatal.
Dalam beberapa kasus, kelirunya sistem kecerdasan buatan saat membaca pelat nomor kendaraan telah menyebabkan warga yang tidak bersalah dihentikan secara paksa oleh polisi. Fenomena serupa juga meluas ke berbagai negara lain, termasuk Inggris, yang makin masif mengadopsi teknologi pemindai wajah di ruang publik.
Memantau Kamera yang Mengawasi Publik
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan sistem pengintai, sejumlah lembaga independen merilis platform pemetaan interaktif. Salah satunya adalah Atlas of Surveillance yang dikembangkan oleh EFF, serta platform berbasis publik bernama DeFlock.
Melalui peta interaktif tersebut, warga dapat memeriksa sendiri lokasi serta jumlah kamera pengawas berbasis AI yang beroperasi di sekitar lingkungan tempat tinggal maupun rute perjalanan harian mereka.
Masyarakat diimbau untuk lebih peka terhadap keberadaan teknologi pemantau di sekitar mereka serta bersikap kritis terhadap pengelolaan data pribadi oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Kesadaran publik dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong lahirnya regulasi dan kebijakan hukum yang lebih transparan serta adil bagi perlindungan hak-hak sipil.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post