Pelindo Edukasi Mahasiswa Unhas Strategi Hukum dalam Bisnis BUMN

Sinergi Pendidikan dan Dunia Usaha Siapkan SDM Hukum Berintegritas

Sinergi antara dunia pendidikan tinggi dan dunia usaha terus diperkuat untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum yang kompeten, berintegritas, serta siap menghadapi dinamika profesionalismenya. Langkah nyata ini diwujudkan melalui pembekalan wawasan praktis kepada ratusan mahasiswa hukum agar mampu berkontribusi optimal dalam pembangunan nasional di masa depan.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Executive Director Pelindo Regional 4, Akhirman, memberikan kuliah umum mengenai peran vital hukum dalam ekosistem bisnis, khususnya di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kegiatan yang diselenggarakan pada Minggu (11/10/2026) ini diikuti oleh sekitar 520 mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam agenda Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap I oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unhas.

Menginternalisasi Nilai Insan Yuris dalam Tri-Dharma Perguruan Tinggi

Forum edukatif ini mengusung tema “Revitalisasi Esensi Keluarga Mahasiswa: Internalisasi Nilai-nilai Insan Yuris Guna Memanifestasikan Tri-Dharma Perguruan Tinggi”. Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan ilmu hukum di dunia kerja, panitia menghadirkan tiga alumni Fakultas Hukum Unhas yang telah sukses meniti karier profesional di bidangnya masing-masing.

Selain Akhirman dari sektor BUMN, hadir pula Regional Manager Bank Panin Sulsel, Hudli Huduri, yang membedah perspektif hukum di industri perbankan, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Asrul Alimina, yang memaparkan dimensi hukum dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Peran Strategis Hukum dan Tata Kelola Perusahaan BUMN

Dalam pemaparannya, Akhirman menegaskan bahwa hukum memegang peranan yang sangat strategis dalam operasional bisnis BUMN. Keberadaan regulasi tidak hanya berfungsi sebagai koridor kepatuhan, melainkan sebagai fondasi utama dalam menciptakan sistem korporasi yang sehat.

“Hukum tidak hanya menjadi landasan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan tata kelola perusahaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas,” tegas Akhirman pada Senin (12/10/2026).

Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa aktivitas bisnis korporasi milik negara memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. BUMN dituntut untuk tetap menjaga keberlanjutan profitabilitas usaha, sekaligus menjalankan amanat pelayanan publik dan memperkuat perekonomian nasional. Oleh karena itu, penguasaan aspek hukum menjadi krusial dalam setiap mitigasi risiko, penyusunan kontrak kerja sama strategis, hingga pengambilan keputusan di tingkat manajerial.

“Dalam dunia bisnis BUMN, pemahaman hukum sangat penting agar setiap keputusan dan aktivitas perusahaan memiliki landasan yang jelas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hukum bukan sekadar aspek kepatuhan, tetapi juga bagian penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan kepercayaan para pemangku kepentingan,” pungkasnya.