Ketua LPS Sebut Indonesia Lebih Butuh Investasi Berkualitas ketimbang Kuantitas

JAKARTA — Tantangan utama perekonomian Indonesia saat ini bukanlah minimnya modal yang masuk, melainkan rendahnya produktivitas dari investasi tersebut. Pemerintah pun didorong untuk mengubah fokus kebijakan, tidak sekadar berburu angka investasi, tetapi memastikan modal yang masuk mampu memberikan daya dorong optimal demi menembus pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

Peringatan tersebut disampaikan oleh Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, saat memberikan pidato kunci dalam ajang Investor Daily Summit 2026 di Jakarta. Menurutnya, rasio investasi Indonesia sejatinya sudah berada di level yang lumayan tinggi, yakni 30,7 persen. Namun, efisiensi penggunaan modal yang tercermin dari angka Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) masih tertahan di kisaran 6.

“Masalah investasi kita bukan pada kurangnya nilai modal yang masuk, melainkan produktivitas dari investasi itu sendiri. Rasio investasi memang perlu ditingkatkan, tetapi di saat yang sama angka ICOR harus diturunkan. Jika tidak, kita hanya menambah input tanpa mampu menciptakan lompatan pada output ekonomi,” tegas Anggito.

Pelajaran dari Negara Tetangga dan Hambatan Struktural

Anggito membandingkan kinerja ekonomi nasional dengan negara-negara berkembang lain seperti China, India, dan Vietnam yang konsisten mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen berkat efisiensi investasi yang tinggi. Ia menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertahan di kisaran 5 persen saat ini memang menunjukkan ketahanan (resilience), tetapi angka tersebut belum cukup membawa Indonesia melompat menjadi negara berpendapatan tinggi (high-income country).

Dalam analisisnya, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) itu mengidentifikasi sejumlah kemacetan (bottleneck) utama yang menyandera produktivitas nasional. Hambatan tersebut meliputi tingginya biaya logistik, sektor keuangan yang masih terbilang dangkal, serta proses industrialisasi yang terlalu menumpuk di sektor hulu.

Selain itu, ketidakpastian regulasi dan ketiadaan titik temu (mismatch) antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri modern turut memperkeruh efisiensi investasi. “Masalah-masalah ini saling terhubung. Kita tidak bisa membenahi industri tanpa perbaikan logistik, meningkatkan investasi tanpa dukungan pembiayaan, atau membangun teknologi tanpa sumber daya manusia yang siap,” ujarnya.

APBN Sebagai Katalisator, Bukan Pemain Tunggal

Menghadapi tantangan tersebut, Anggito mendesak adanya reformasi ekonomi yang komprehensif dan terintegrasi, bukan sekadar kebijakan parsial antar-sektoral. Salah satu poin krusial yang disorotinya adalah peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Anggito, APBN idealnya berfungsi sebagai pemantik atau katalisator pembiayaan pembangunan, bukan menjadi satu-satunya tumpuan sumber dana. Pemerintah harus mendorong skema crowding in, yaitu memanfaatkan instrumen fiskal untuk menarik keterlibatan modal swasta secara masif.

“APBN harus menjadi katalis, bukan satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan. Penggunaannya harus mampu memancing masuknya investasi swasta, bukan justru menggesernya (crowding out),” papar Anggito.

Mobilisasi Dana Jangka Panjang

Untuk menutup celah pembiayaan pembangunan, Indonesia perlu mengoptimalkan pembiayaan jangka panjang melalui pasar modal, obligasi, sukuk, dana pensiun, serta industri asuransi. Di samping itu, pemanfaatan lembaga pengelola investasi (sovereign wealth fund), skema pembiayaan campuran (blended finance), dan optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dinilai efektif untuk meredam risiko investasi bagi investor swasta.

Tujuan akhirnya, lanjut Anggito, adalah mengonversi tabungan domestik menjadi investasi produktif di dalam negeri, sekaligus menyedot simpanan global agar mengalir ke sektor-sektor bernilai tambah di Indonesia.

Keberhasilan kebijakan fiskal pemerintah ke depan tidak boleh lagi diukur hanya dari seberapa besar anggaran yang dihabiskan, melainkan dari seberapa besar penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan nilai tambah yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dibelanjakan.

“Indonesia tidak pernah kekurangan potensi. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi produktivitas nyata, nilai tambah, lapangan kerja berkualitas, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” pungkasnya.