Kerap Suarakan Dialog, Indonesia Kembali Incar Kursi Dewan Keamanan PBB

NEW YORK — Indonesia secara resmi menegaskan komitmennya untuk kembali berkontribusi di panggung diplomasi tertinggi dunia. Dalam pidato maraton selama 18 menit di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan pencalonan resmi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk periode 2029–2030.

Di hadapan para diplomat dunia, Sugiono menekankan pentingnya mengedepankan dialog, membangun kembali kepercayaan terhadap sistem multilateral, serta memperkuat penegakan hukum internasional di tengah meningkatnya tensi geopolitik global.

Menjaga Ruang Dialog dan Menjembatani Perbedaan

Dalam pidatonya, Sugiono menggarisbawahi posisi strategis Indonesia sebagai negara penyeimbang yang konsisten mendorong perdamaian dan persatuan. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara sekaligus kontributor utama pasukan perdamaian PBB, Indonesia berkomitmen untuk memastikan saluran komunikasi antarnegara tetap terbuka lebar.

“Memupuk persatuan berarti membangun kembali kepercayaan pada sistem multilateral dan menjaga agar saluran dialog tetap terbuka. Memajukan perdamaian menuntut kita untuk menjunjung tinggi hukum internasional dan memanfaatkan instrumen yang ada secara efektif,” ujar Sugiono di podium utama PBB.

Ia menambahkan bahwa Indonesia akan terus memegang teguh Piagam PBB sebagai fondasi utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sekaligus mengutak-atik ruang kerja sama praktis dari tanggung jawab bersama.

Prinsip Bebas Aktif dan Jaringan Diplomasi Lintas Blok

Sugiono juga memamerkan keluwesan diplomasi luar negeri Indonesia yang aktif di berbagai forum multilateral internasional. Indonesia tercatat sebagai anggota aktif di kelompok negara maju G20, blok kawasan ASEAN, aliansi ekonomi BRICS, kemitraan kekuatan menengah MIKTA, hingga kelompok D-8.

Pendekatan lintas aliansi ini, menurut Sugiono, berakar kuat pada doktrin politik luar negeri Indonesia yang independen dan inklusif. “Kami membawa prinsip yang sama dalam mengejar diplomasi: ‘seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak’. Hal ini menjadi landasan kami untuk merangkul semua pihak dan membuka ruang kerja sama seluas-luasnya,” tegasnya.

Peluang Masa Depan dan Peta Persaingan Global

Jika berhasil memenangkan pemungutan suara tertutup yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2028 mendatang, ini akan menjadi masa jabatan kelima bagi Indonesia di organ utama PBB tersebut. Sebelumnya, Indonesia pernah menduduki kursi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1973–1974, 1995–1996, 2007–2008, dan 2019–2020.

Dewan Keamanan PBB sendiri terdiri dari lima anggota tetap yang memiliki hak veto—yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok—serta sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih secara bergilir untuk masa jabatan dua tahun.

Langkah Indonesia menuju kursi DK PBB dipastikan bakal mendapat perhatian ketat. Pada pekan yang sama, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese juga menyampaikan pencalonan negaranya untuk periode yang sama (2029–2030). Albanese berjanji bahwa Australia akan mengedepankan prinsip saling menghormati dan kemitraan yang setara jika terpilih kelak.