Kebakaran Hutan Meluas, Prabowo Bidik Pembatalan Aturan Daerah yang Izinkan Pembakaran Lahan

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap regulasi di tingkat daerah yang masih mengizinkan pemilik lahan untuk membakar area hingga seluas dua hektar. Sorotan tajam ini disampaikan di tengah lonjakan ribuan titik panas (hotspot) dan memburuknya kualitas udara yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat sebanyak 10.446 titik panas tersebar di enam provinsi prioritas per 23 September. Sementara itu, sistem pemantauan SiPongi milik Kementerian Kehutanan terus mendeteksi ribuan titik panas setiap harinya, terutama di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam diskusi bersama para akademisi dan pakar penanggulangan karhutla yang ditayangkan melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat delapan peraturan daerah di tingkat kabupaten yang masih memuat celah hukum terkait izin pembakaran lahan tersebut.

“Mengizinkan satu orang membakar dua hektar lahan adalah hal yang sama sekali tidak masuk akal,” tegas Prabowo.

Opsi Solusi Tanpa Bakar Lahan dan Dampak Kesehatan Lingkungan

Presiden mempertanyakan logi kontrol atas kobaran api jika telah meluas di area sebesar itu. Ketentuan semacam ini dinilai hanya akan memperkeruh upaya pencegahan penyebaran karhutla di lapangan. Sebagai gantinya, pemerintah berkomitmen untuk membantu masyarakat menyiapkan lahan pertanian tanpa metode pembakaran, termasuk penyediaan sarana pendukung seperti pompa air.

“Jika masyarakat membutuhkan lahan, laporkan kepada kami. Kami akan siapkan lahannya dan sediakan pompanya. Kita ingin rakyat sejahtera, bukan membahayakan keselamatan mereka,” ujar Prabowo.

Bencana karhutla tahun ini telah membawa dampak sistemik terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Kementerian Lingkungan Hidup mencatat kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya di tujuh provinsi, meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Kondisi terparah tercatat di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, di mana Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) menembus angka 578 atau masuk dalam level sangat berbahaya. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sebanyak 174,694 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) terdeteksi di tujuh provinsi terdampak hingga 21 September, dengan lebih dari 40.000 penderita di antaranya merupakan balita. Sejumlah sekolah di zona merah bahkan terpaksa mengalihkan kegiatan belajar mengajar ke metode jarak jauh demi menekan paparan polusi pada anak-anak.

Ketegasan Bagi Korporasi dan Pendekatan Ilmiah

Selain menyasar regulasi daerah dan kebiasaan masyarakat, Presiden Prabowo menuntut penegakan aturan yang lebih ketat terhadap perusahaan penanggung jawab area konsesi. Meski regulasi wajib menyediakan infrastruktur pemadam dan tim tanggap darurat telah lama berlaku, tingkat kepatuhan korporasi dinilai masih sangat bervariasi.

“Ada perusahaan yang patuh, ada yang tidak. Ini harus segera ditertibkan,” kata Presiden, menekankan pentingnya ketersediaan menara pemantau, embung air, dan satuan tugas pemadam kebakaran internal di setiap area konsesi.

Guna mencari pemecahan masalah secara komprehensif, Prabowo menggelar audiensi dengan 22 akademisi dan pakar dari berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, seperti University of Nottingham, Universitas Indonesia, Universitas Riau, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Lambung Mangkurat. Pemerintah berharap konsolidasi ilmu pengetahuan ini mampu menghasilkan rekomendasi konkret untuk pengelolaan lahan gambut yang produktif tanpa memicu risiko kebakaran berulang setiap tahunnya.

Di sisi lain, meski pemerintah telah mengerahkan berbagai teknologi modern seperti helikopter pembom air (water bombing), Presiden menegaskan bahwa kesiapan personel darat tetap menjadi benteng pertahanan paling efektif dalam menanggulangi karhutla.

Momen pertemuan dengan para pakar ini sekaligus dimanfaatkan Prabowo untuk meluruskan persepsinya terhadap dunia akademis. Ia mengklarifikasi penyataan sebelumnya yang sempat menuai sorotan publik, seraya menegaskan komitmen tingginya dalam menghargai masukan dan kepakaran sains demi penyelesaian krisis ekologis di Tanah Air.