ROME – Pemerintah Italia secara resmi menyetujui kebijakan baru yang melarang penggunaan burqa dan niqab atau cadar di lingkungan sekolah. Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, menegaskan bahwa langkah ini diambil atas dasar penegakan kesetaraan gender serta dorongan integrasi budaya bagi warga pendatang.
“Pergi ke sekolah harus dengan wajah terbuka. Tidak seorang pun berhak memutuskan seorang remaja perempuan harus menyembunyikan dirinya di balik penutup wajah atas nama tradisi,” tegas Meloni saat mengumumkan kebijakan tersebut.
Aturan ini berfokus pada penutup wajah penuh seperti burqa dan niqab yang menyembunyikan identitas. Sementara itu, penggunaan hijab yang tetap memperlihatkan area wajah secara utuh masih tetap diperbolehkan di lingkungan sekolah.
Aturan Baru Pembatasan Siswa Asing
Selain melarang penggunaan busana penutup wajah, dekrit anyar ini juga mengatur pembatasan jumlah siswa asing di lingkungan sekolah. Pemerintah menetapkan kuota maksimal siswa berkewarganegaraan asing atau yang tidak fasih berbahasa Italia sebesar 30 persen di setiap kelas.
Menteri Pendidikan Italia, Giuseppe Valditara, menjelaskan bahwa larangan niqab dan burqa bertujuan untuk mempermudah identifikasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar serta mendukung integrasi sosial. Mengenai pembatasan kuota siswa asing, Valditara menepis anggapan diskriminatif dan menyatakan kebijakan tersebut murni untuk mengatasi kendala bahasa.
“Kebijakan ini diambil guna menghindari terbentuknya ruang kelas yang terisolasi secara budaya atau ‘kelas ghetto’. Pembatasan ini murni terkait hambatan linguistik, bukan urusan kewarganegaraan,” ujar Valditara.
Berdasarkan data lembaga penelitian Fondazione ISMU, populasi siswa asing saat ini mencapai 11,6 persen dari total murid di Italia. Penerapan aturan kuota 30 persen ini akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan:
Sekolah Dasar: Menyasar anak-anak kelahiran luar Italia yang belum pernah mengenyam pendidikan taman kanak-kanak di Italia selama minimal dua tahun.
Sekolah Menengah (SMP dan SMA): Berlaku bagi siswa bukan warga negara Italia yang belum menyelesaikan pendidikan dalam sistem sekolah Italia selama minimal tiga tahun.
Dinas pendidikan daerah bertugas mendistribusikan siswa dengan kemampuan bahasa Italia yang terbatas ke sekolah-sekolah terdekat agar sebarannya merata. Pemerintah juga menyiapkan materi bahasa Italia tambahan serta memberikan penawaran kursus bahasa gratis bagi orang tua murid yang mengalami kendala komunikasi.
Aturan ini diterbitkan dalam bentuk dekrit hukum yang langsung berlaku, namun masih membutuhkan ratifikasi resmi dari parlemen dalam jangka waktu 60 hari.
Kritik Oposisi dan Intrik Politik
Kebijakan baru ini memicu gelombang kritik dari partai-partai oposisi. Pemerintah dinilai memanfaatkan isu ini untuk kepentingan politik menjelang pemilihan umum, sekaligus merangkul kelompok kanan ekstrem Futuro Nazionale yang dipimpin oleh mantan jenderal militer, Roberto Vannacci.
Pemimpin Partai Demokrat (PD) yang berhaluan kiri-tengah, Elly Schlein, menilai rancangan aturan tersebut sekadar langkah propaganda yang tidak realistis. Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Parlemen Italia, Anna Ascani, mengkritik pemerintah karena dinilai mengorbankan kepentingan anak-anak sekolah demi agenda politik.
Menanggapi tuduhan tersebut, Menteri Pendidikan Giuseppe Valditara membantah bahwa pihaknya sengaja mendekati kelompok kanan ekstrem untuk meraih dukungan politik.
Tren Pelarangan Penutup Wajah di Eropa
Langkah yang diambil Italia semakin memperpanjang daftar negara-negara Eropa yang menerapkan pembatasan penggunaan penutup wajah di ruang publik dan lembaga pendidikan.
Prancis menjadi negara pelopor yang melarang penggunaan simbol keagamaan mencolok di sekolah negeri sejak 2004, dilanjutkan dengan pelarangan penutup wajah di tempat umum pada 2011. Belgia juga memberlakukan larangan serupa pada 2011, yang kemudian disahkan oleh Mahkamah Konstitusi setempat.
Langkah senada turut diterapkan oleh beberapa negara Eropa lainnya seperti Austria, Jerman, Belanda, Denmark, Spanyol, dan Portugal. Di Belanda, aturan pelarangan bahkan mencakup penggunaan helm tertutup dan penutup muka untuk ski di area publik dengan sanksi denda bagi para pelanggar.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post