Indonesia Tegaskan Isu Palestina Adalah Ujian Nurani Dunia

NEW YORK — Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmen diplomasinya terhadap kemerdekaan Palestina di panggung dunia. Dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyebut isu Palestina sebagai ujian terbesar bagi nurani kemanusiaan sekaligus keandalan sistem multilateral global saat ini.

Di hadapan para pemimpin dunia, Sugiono menegaskan bahwa dukungan Indonesia tidak akan pernah surut hingga hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina terwujud secara penuh melalui kerangka solusi dua negara (two-state solution).

Ujian Kemanusiaan dan Hukum Internasional

Dalam pidato berdurasi 18 menit tersebut, Menlu Sugiono menyoroti kemunduran penegakan hukum internasional di Gaza. Menurutnya, berbagai pelanggaran nyata yang terjadi saat ini seolah mengabaikan keberadaan Piagam PBB, Deklarasi Hak Asasi Manusia, hingga Konvensi Jenewa yang dirancang untuk melindungi warga sipil dalam situasi konflik.

“Palestine is not only a question for one region. It is a test of whether a multilateral system can uphold the very principles it was created to defend,” tegas Sugiono. Ia menambahkan bahwa kelembagaan internasional hanya akan sekuat prinsip-prinsip hukum yang berani ditegakkannya, termasuk penghormatan atas kedaulatan dan penolakan terhadap segala bentuk kolonialisme.

Kendati menyampaikan pesan diplomasi yang menohok terkait Gaza, pidato resmi Indonesia tercatat tidak menyebut nama Israel secara langsung. Narasi pidato difokuskan pada penguatan sistem multilateral, reformasi PBB, serta komitmen terhadap penegakan hukum internasional.

Dinamika Kebijakan Luar Negeri dan Sorotan Pengamat

Pernyataan Indonesia di forum PBB ini mengemuka di tengah sorotan tajam publik internasional dan domestik terkait arah kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia sebelumnya menjadi sorotan usai bergabung dalam Board of Peace (BoP) pemrakarsa pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk Gaza, serta rencana pengiriman hingga 8.000 personel guna mengamankan perbatasan dan melatih kepolisian Palestina.

Langkah keterlibatan dalam skema yang diinisiasi Amerika Serikat tersebut menuai beragam pandangan karena menempatkan Indonesia dalam satu forum diplomasi bersama Israel. Namun, seluruh pembahasan terkait BoP dilaporkan sempat ditangguhkan sejak Maret lalu menyusul dinamika eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.

Pakar hubungan internasional dari Universitas Brawijaya, Yusli Effendi, menilai bahwa Indonesia berhadapan dengan tantangan diplomasi yang kompleks. Menurutnya, posisi Indonesia di forum PBB perlu menunjukkan langkah konkret yang melampaui retorika diplomas tradisional, terutama untuk membuktikan efektivitas peran aktif Indonesia dari dalam panggung diplomasi global.

Aksi ‘Walkout’ Diplomat Indonesia

Selain menyampaikan pidato krusial, ketegangan diplomasi juga ditunjukkan delegasi Indonesia di luar mimbar utama. Diplomat RI bersama perwakilan dari sejumlah negara sahabat melakukan aksi keluar ruang sidang (walkout) saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersiap menyampaikan pidatonya di forum PBB.

Juru Bicar Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A Mulachela, menyatakan bahwa aksi walkout tersebut merupakan pesan kolektif yang tegas dari Indonesia dan negara-negara sejalan.

“Agresi terhadap masyarakat Palestina dan pelanggaran hukum internasional tidak boleh dinormalisasi dan harus segera dihentikan,” ujar Nabyl. Aksi protes ini mempertegas sikap konsisten diplomasi Indonesia yang menolak legitimasi atas tindakan militer dan pelanggaran kemanusiaan di wilayah pendudukan Palestina.