Indonesia Alokasikan USD 278 Juta untuk Proyek Percontohan Sekolah Gratis pada 2027

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati alokasi anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk mendanai proyek percontohan (pilot project) program sekolah gratis dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) pada tahun anggaran 2027. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas serta mempersempit kesenjangan kualitas sumber daya manusia, terutama di kawasan tertinggal.

Fokus Afirmasi Wilayah 3T dan Kesejahteraan Sosial

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa skema pembiayaan pendidikan gratis tersebut merupakan wujud nyata keberpihakan kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Target utamanya adalah alokasi pilot program Rp 5 triliun untuk sekolah gratis tingkat SD, SMP, hingga SMA. Sebagai komitmen dalam kebijakan anggaran, APBN 2027 memberikan dukungan afirmatif nyata bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan pembebasan biaya sekolah,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Said menambahkan bahwa arah kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif namun terukur dan kolaboratif. Belanja negara diarahkan untuk memberikan dampak langsung yang teruji secara ilmiah maupun melalui evaluasi penerima manfaat, sembari menjaga defisit anggaran pada level aman sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Postur Makro dan Alokasi Total Sektor Pendidikan

Dalam rancangan postur APBN 2027, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp 3.435,1 triliun, sementara belanja negara ditargetkan berada di angka Rp 4.106,3 triliun. Selisih defisit fiskal sebesar Rp 671,2 triliun direncanakan akan ditutup melalui strategi pembiayaan yang inovatif, terukur, dan berkelanjutan.

Secara agregat, komitmen negara terhadap sektor edukasi mencapai angka fantastis. Pemerintah mengalokasikan total anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 824 triliun pada 2027 sebagai investasi jangka panjang mencetak generasi unggul.

Penguatan Program Strategis Nasional

Alokasi jumbo sektor pendidikan tersebut disiapkan untuk mendanai serangkaian program prioritas nasional, antara lain:

Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) guna menjamin kelangsungan studi siswa dan mahasiswa berprestasi dari keluarga prasejahtera.
Percepatan revitalisasi dan rehabilitasi infrastruktur gedung sekolah dasar, menengah, hingga madrasah di berbagai daerah.
Pengembangan inisiatif strategis seperti program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.
Dukungan dana abadi, beasiswa lanjutan, serta pembinaan talenta riset melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Langkah penguatan anggaran ini diproyeksikan menjadi bantalan sosial yang solid dalam menghadapi tantangan ekonomi global, sekaligus memastikan setiap anak di pelosok Nusantara memiliki hak setara dalam mengenyam pendidikan bermutu.