Gus Lilur Bongkar Dugaan Pencatutan Nama Prabowo dan Aliran Ratusan Miliar Rupiah di Muktamar NU

Skandal Dugaan Politik Uang Warnai Muktamar NU, Gus Lilur Desak KPK Turun Tangan

Dugaan praktik politik uang dan intimidasi psikologis mencoreng proses pemeliharaan kepemimpinan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Tokoh Nahdliyin, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, membongkar dugaan bancakan anggaran hingga ratusan miliar rupiah yang melibatkan oknum politisi dan pejabat dalam pemilihan Rais ‘Aam serta Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Melalui risalah kritis bertajuk “NU, Gus Dur, dan Bromocorah Politik”, Gus Lilur mengungkapkan bahwa budaya tawadhu kiai-kiai di daerah telah dimanipulasi oleh para oknum dengan memanfaatkan narasi palsu “salam dari Istana” demi mengondisikan arah dukungan suara.

“Saya meyakini Presiden RI sama sekali tidak terlibat, tidak mengintervensi, dan tidak mengetahui manuver tersebut. Budaya tawadhu kiai kampung disalahgunakan oleh para oknum ini demi mengondisikan suara,” ujar Gus Lilur.

Modus Operandi: Mobilisasi Dana Ratusan Miliar Hingga Valas

Dalam risalahnya, Gus Lilur membeberkan sejumlah modus operandi transaksi suara yang diduga berlangsung secara terstruktur dan masif. Praktik tersebut meliputi pemberian uang muka (down payment) sebesar Rp50 juta untuk setiap utusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di hotel bintang lima, hingga pembagian kupon yang dapat ditukarkan dengan uang tunai di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.

Tak hanya itu, Gus Lilur juga menyoroti pengiriman logistik tunai dalam skala besar dari Jakarta menuju Jombang. Dua unit kendaraan Toyota Land Cruiser dilaporkan diangkut menggunakan truk towing untuk membawa dana tunai yang diperkirakan mencapai Rp480 miliar demi menghindari pemeriksaan di jalur tol.

Tudingan serius juga mengarah pada proses pengondisian majelis kiai. Gus Lilur menyebut bahwa enam dari sembilan kiai anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) diduga didatangi oleh oknum tertentu yang menyerahkan tas berisi uang asing masing-masing senilai 200 ribu Dolar AS atas koordinasi oknum politisi.

Desakan Uji Forensik Digital dan Pengembalian Uang Syubhat

Menanggapi temuan data tersebut, Gus Lilur mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil tindakan hukum tegas. Pihaknya meminta lembaga antirasuah melakukan uji digital forensik terhadap telepon seluler para aktor yang terlibat serta melacak lalu lintas aliran dana yang diperkirakan menembus Rp401 miliar.

Ia juga meminta Kepala Negara untuk bertindak tegas dengan mencopot anggota kabinet yang terbukti ikut bermain atau memfasilitasi gerakan politik uang dalam forum tertinggi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.

“Kepada para kiai sepuh anggota AHWA dan pimpinan PWNU/PCNU, jika menyimpan uang dari proses Muktamar, segeralah kembalikan ke penyidik KPK! Jangan biarkan warisan suci para pendiri NU ternoda oleh harta haram,” tegas Gus Lilur.