Dugaan Penyalahgunaan Visa J-1, AS Selidiki 9 Universitas Kampus Utama

WASHINGTON D.C. — Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump terus memperketat pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja asing di negaranya. Langkah tegas ini menyasar sektor pendidikan tinggi hingga industri teknologi global.

Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menyatakan bahwa sedikitnya sembilan universitas terkemuka di AS layak menjalani penyelidikan resmi. Penyelidikan ini berkaitan dengan adanya dugaan penyalahgunaan program visa J-1 yang dimanfaatkan untuk merekrut peneliti asing dengan tingkat upah yang jauh lebih rendah dari standar.

Dugaan Eksploitasi Visa J-1 di Perguruan Tinggi

Program visa J-1 yang sejatinya dirancang untuk pertukaran akademisi dan budaya, disinyalir telah dimanfaatkan oleh sejumlah perguruan tinggi untuk menekan biaya operasional riset. Dengan mendatangkan peneliti asing melalui skema tersebut, pihak kampus diduga memberikan kompensasi yang tidak setara dengan tenaga kerja lokal.

Pemerintah AS menilai tindakan ini dapat merugikan ekosistem ketenagakerjaan akademik nasional serta melenceng dari tujuan utama penerbitan visa pertukaran tersebut.

Delapan Perusahaan Teknologi Kena Sanksi Penangguhan

Secara bersamaan, Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat juga mengambil tindakan tegas terhadap sektor industri. Sebanyak delapan perusahaan di bidang teknologi dan alih daya (outsourcing) resmi ditangguhkan dari program sertifikasi tenaga kerja permanen atau Permanent Labor Certification (PERM).

Sertifikasi PERM merupakan salah satu tahapan krusial yang dibutuhkan pekerja asing untuk memperoleh izin tinggal tetap (green card) di Amerika Serikat. Penangguhan ini membuat perusahaan-perusahaan tersebut berpotensi kehilangan akses untuk mensponsori tenaga kerja asing dalam jangka waktu tertentu.

Langkah ganda yang menyasar sektor akademis dan industri teknologi ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump semakin memperketat kebijakan imigrasi dan ketenagakerjaan guna memprioritaskan tenaga kerja domestik.