Dubes RI Nurmala Kartini Sjahrir Fasilitasi SDM Indonesia Kuasai Teknologi Energi Nuklir

TOKYO — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo resmi memfasilitasi penguatan kapasitas nasional dalam pemanfaatan teknologi energi nuklir yang aman, andal, dan berkelanjutan. Langkah strategis ini diwujudkan melalui agenda pelatihan bertajuk Japan–US Training Program on Responsible Use of SMR Technology for Indonesia yang berlangsung di Jepang pada 5–9 Oktober 2026.

Pelatihan berfokus pada penguasaan teknologi Small Modular Reactor (SMR) atau reaktor modular kecil. Program ini diinisiasi lewat kolaborasi KBRI Tokyo bersama The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) dan JAIF International Cooperation Center (JICC) sebagai bagian dari upaya mendukung peta jalan transisi energi nasional.

Membangun Kesiapan dan Fondasi Ketahanan Energi Nasional

Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Sjahrir, menegaskan bahwa transisi menuju energi bersih harus mampu memperkuat ketahanan energi nasional secara menyeluruh. Ketersediaan pasokan listrik di Tanah Air dituntut untuk tidak hanya rendah karbon, tetapi juga tetap stabil, andal, dan terjangkau bagi masyarakat luas.

Menurut Dubes Kartini, kepastian masuknya energi nuklir ke dalam skenario ketenagalistrikan nasional mewajibkan Indonesia untuk mempercepat penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan secara matang. Hal ini krusial agar seluruh tahapan pengembangan dapat berjalan aman sekaligus ekonomis.

“Tugas kita sekarang adalah membangun kapasitas nasional yang diperlukan untuk mewujudkan rencana tersebut menjadi proyek yang aman. Keputusan yang kita persiapkan hari ini akan membentuk ketahanan energi Indonesia selama beberapa dekade mendatang,” ujar Dubes Kartini saat membuka program secara resmi di KBRI Tokyo.

Ia menekankan bahwa aspek keselamatan, keamanan, kelayakan ekonomi, serta faktor kepercayaan publik harus dijadikan pijakan utama dalam seluruh pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Peta Jalan PLTN dalam RUPTL dan Kerja Sama Antar-Negara

Langkah percepatan ini berpatokan pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 yang telah memasukkan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Dalam skenario tersebut, Indonesia menargetkan total kapasitas daya nuklir mencapai 500 megawatt, dengan tahap awal sebesar 250 megawatt yang diproyeksikan mulai beroperasi pada tahun 2032.

Pelatihan SMR ini mengikutsertakan 16 utusan lintas sektor dari kementerian, lembaga pemerintah, dan BUMN energi nasional, yang dipimpin langsung oleh Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha.

Secara skema global, pelatihan ini merupakan wujud nyata kemitraan trilateral antara Jepang, Amerika Serikat, dan Indonesia melalui program Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST). Program di bawah payung Future-Oriented Co-Creation Program for the Global South ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI).

Kunjungan Fasilitas dan Standar Internasional IAEA

Inisiatif ini juga mengimplementasikan Memorandum Kerja Sama sektor energi nuklir antara Indonesia dan Jepang yang disepakati pada 15 Maret 2026. Kerangka kerja sama teknis ini secara ketat mengacu pada standar bertahap Milestones Approach yang ditetapkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

Selama rangkaian kegiatan pada 6–9 Oktober 2026, para delegasi Indonesia dijadwalkan meninjau secara langsung sejumlah fasilitas nuklir strategis di Jepang, mencakup pusat industri, lembaga edukasi, hingga fasilitas pelatihan teknis.

Melalui kombinasi peninjauan lapangan dan diskusi mendalam terkait kesiapan infrastruktur PLTN, delegasi Indonesia diharapkan memperoleh pengalaman praktis yang komprehensif. Hasil dari program ini akan menjadi pijakan teknis bagi pemerintah dalam menentukan prioritas, strategi regulasi, serta langkah taktis pengembangan energi nuklir yang bertanggung jawab di Indonesia.