Dipulangkan dari Malaysia, Pengungsi Rohingya Kini Terancam Tekanan di Myanmar

Gelombang pertama pengungsi Rohingya dari Malaysia dilaporkan telah mendarat di dermaga Angkatan Laut (AL) Myanmar di Thanlyin pada Minggu petang (4/10/2026). Sebanyak 1.479 warga etnis Rohingya tersebut dipulangkan menggunakan kapal perang AL Malaysia sejak 29 September 2026, sebagai bagian dari fase awal rencana pemulangan massal sekitar 5.000 pengungsi ke negara asal mereka.

Langkah pemulangan ini memicu sorotan tajam dari berbagai organisasi hak asasi manusia (HAM) internasional. Di tengah situasi dalam negeri Myanmar yang masih bergejolak akibat perang saudara, kebijakan pemulangan sukarela yang diklaim oleh pemerintah Malaysia tersebut dinilai sangat berisiko bagi keselamatan para pengungsi.

Program Repatriasi Sukarela di Tengah Sentimen Xenofobia

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyatakan bahwa pemulangan ini merupakan bagian dari program repatriasi sukarela yang telah diumumkan sejak Juli lalu. Kebijakan ini bergulir di tengah meningkatnya sentimen xenofobia dan tekanan sosial terhadap komunitas pengungsi, khususnya etnis Rohingya, di wilayah semenanjung.

Pihak berwenang di Thanlyin mengonfirmasi bahwa setibanya di pelabuhan, para pengungsi langsung menjalani proses pendaftaran identitas oleh petugas Imigrasi Myanmar. Nag Lin Tun, seorang pejabat daerah setempat, menyatakan bahwa proses pendaratan gelombang pertama ini berjalan dengan aman dan terkendali.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Malaysia, negara jiran tersebut saat ini menampung lebih dari 10.300 pengungsi Rohingya. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 215.600 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di badan pengungsi PBB (UNHCR) di Malaysia, dengan mayoritas di antaranya merupakan etnis Rohingya yang beragama Islam.

Kritik Keras Komunitas Internasional dan Pembatasan UNHCR

Meskipun Kuala Lumpur menegaskan bahwa program pemulangan ini berjalan tanpa paksaan, sejumlah organisasi kemanusiaan meragukan klaim tersebut. Keraguan ini diperkuat oleh pernyataan UNHCR yang mengungkapkan bahwa staf mereka tidak diberikan akses oleh otoritas Malaysia untuk menemui para pengungsi guna memastikan apakah keputusan untuk kembali benar-benar diambil secara sukarela tanpa tekanan.

Kebijakan pemulangan ini juga berjalan beriringan dengan pengetatan pengawasan dan operasi penertiban besar-besaran terhadap imigran tidak berdokumen di Malaysia. Sepanjang tahun 2026, operasi imigrasi tersebut dilaporkan telah menjaring dan menahan lebih dari 50.000 pengungsi dan migran.

Pemerintah Malaysia berdalih bahwa keberadaan pengungsi dalam jumlah besar telah memberikan beban finansial, sosial, serta stabilitas keamanan yang signifikan bagi negara. Oleh karena itu, Kuala Lumpur tetap berkomitmen melanjutkan rencana pemulangan gelombang berikutnya yang melibatkan lebih dari 3.500 pengungsi.

Ancaman Persekusi dan Wajib Militer Paksa di Myanmar

Kondisi keamanan di Myanmar yang belum stabil memicu kekhawatiran mendalam bagi keselamatan para repatriat. Spesialis senior HAM di Fortify Rights, Yap Lay Sheng, memperingatkan bahwa warga Rohingya yang kembali ke Myanmar sangat rentan menghadapi intimidasi, tekanan psikologis, hingga persekusi sistematis oleh otoritas setempat.

Selain ancaman diskriminasi, kelompok pemantau HAM juga menyoroti risiko nyata berupa wajib militer paksa. Di tengah konflik bersenjata yang terus berkecamuk, para pemuda Rohingya dikhawatirkan akan dipaksa masuk ke dalam barisan militer untuk bertempur di zona perang aktif.

Sejak kudeta militer menggulingkan pemerintah terpilih pada tahun 2021, Myanmar terus didera perang saudara yang destruktif. Berdasarkan data dari Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), konflik berkepanjangan ini diperkirakan telah merenggut lebih dari 100.000 korban jiwa.

Pelapor khusus PBB untuk situasi HAM di Myanmar, Kelley E. Currie, mengingatkan bahwa Malaysia memiliki tanggung jawab moral dan hukum di bawah prinsip hukum internasional (non-refoulement). Aturan tersebut melarang keras pengembalian individu ke wilayah di mana mereka menghadapi ancaman nyata berupa penyiksaan, persekusi, atau pelanggaran HAM berat lainnya.