BPKP Perketat Pengawasan Demi Percepat Realisasi Program Perumahan Nasional

Sinergi Lintas Lembaga Tekan Akselerasi Pembangunan Perumahan Rakyat

Pemerintah pusat terus mematangkan langkah strategis untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menuntaskan penanganan pascabencana. Dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang berlangsung di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta Timur, pemerintah menyepakati penguatan tata kelola dan pengawasan ketat terhadap sejumlah proyek perumahan nasional.

Pertemuan tingkat tinggi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci, di antaranya Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Kepala LKPP Sarah Sadiqa. Selain itu, jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Depok turut hadir untuk menyelaraskan program di tingkat daerah.

Optimalisasi Lahan Negara dan Pembangunan Rusun Subsidi di Depok

Salah satu poin utama yang menjadi sorotan dalam koordinasi tersebut adalah rencana pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) berupa lahan seluas 45 hektare milik Komdigi yang berlokasi di Kota Depok, Jawa Barat. Lahan terbilang luas ini bakal ditransformasikan menjadi kawasan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi guna menekan angka backlog perumahan di wilayah penyangga ibu kota.

Juru Bicara BPKP, Gunawan Wibisono, menegaskan bahwa pemanfaatan aset negara tersebut harus berjalan sesuai aturan hukum tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan. “BPKP turut mengawal agar percepatan program berjalan dengan tata kelola yang baik, pengelolaan aset yang tepat, dan target kinerja yang terukur,” ujar Gunawan. Ia menambahkan, pemerintah memberikan perhatian khusus pada aspek legalitas status BMN serta penanganan dampak sosial bagi masyarakat yang saat ini berada di sekitar kawasan tersebut.

Percepatan Hunian Tetap Bencana Sumatera dan Pembentukan BLU

Selain alih fungsi lahan di Depok, forum lintas sektor ini juga memfokuskan pembahasan pada percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Sumatera. Pemerintah menekankan pentingnya kesiapan pihak penyedia, ketepatan waktu penyelesaian proyek, hingga ketatnya pengawasan kontrak agar kualitas bangunan yang diterima warga benar-benar memenuhi standar layak huni.

Guna menopang keberlanjutan program perumahan nasional dalam jangka panjang, pemerintah juga mematangkan rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) khusus sektor perumahan. Langkah pembentukan BLU ini diharapkan mampu menghadirkan skema pembiayaan dan pengelolaan perumahan yang lebih fleksibel, akuntabel, dan tepat sasaran.

Terkait pembentukan kelembagaan baru tersebut, BPKP menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan secara menyeluruh. Pendampingan ini bertujuan memastikan BLU yang dibentuk memiliki struktur tata kelola yang solid, pembagian fungsi yang transparan, serta indikator kinerja utama yang jelas demi kepentingan masyarakat luas.