Netanyahu dan Eisenkot Berebut Kursi PM Israel, Palestina Pesimis Masa Depan Perdamaian

Dilema Pemilu Israel: Warga Palestina Skeptis Kesejahteraan Berubah Pasca-Pilkada

Masyarakat Palestina merespons dinamika Pemilihan Umum (Pemilu) Israel dengan sikap skeptis yang mendalam. Di tengah ketatnya persaingan perebutan kursi Perdana Menteri antara petahana Benjamin Netanyahu dan rival utamanya dari kubu oposisi, Gadi Eisenkot, warga di Jalur Gaza maupun Tepi Barat meyakini tidak akan ada perubahan kebijakan fundamental yang memihak pada nasib dan kemerdekaan mereka.

Bagi jutaan rakyat Palestina yang terdampak konflik panjang dan kehancuran pascaperang, pergantian rezim di Yerusalem Barat dianggap sekadar pergeseran figur semata. Kebijakan dasar militer dan politik pendudukan Israel dinilai akan tetap berjalan sama intensifnya, siapa pun yang nantinya berhasil mengamankan mayoritas dukungan di parlemen (Knesset).

Hasil Ketat Perolehan Kursi Knesset dan Ketidakpastian Koalisi

Berdasarkan data perhitungan suara dari Komite Pemilihan Umum Pusat Israel, konstelasi politik pasca-pemungutan suara menunjukkan persaingan yang sangat ketat tanpa pemenang mutlak. Blok yang dipimpin Benjamin Netanyahu diproyeksikan meraup 53 kursi, sementara kubu oposisi di bawah pimpinan Gadi Eisenkot mengamankan sekitar 48 kursi. Sementara itu, koalisi partai-partai Arab mencatatkan potensi 19 kursi dari total 120 kursi yang diperebutkan.

Kondisi ini menempatkan peta politik Israel dalam ruang kebuntuan, mengingat belum ada satu pun kubu yang mencapai ambang batas minimal 61 kursi untuk membentuk pemerintahan baru. Dengan ratusan ribu surat suara khusus yang masih dalam proses perhitungan, Netanyahu berpeluang memperbarui aliansi dengan kelompok sayap kanan ekstrem, atau terpaksa menghadapi kebuntuan politik berkepanjangan.

Di sisi lain, menguatnya pengaruh figur radikal seperti Itamar Ben Gvir yang mengincar posisi strategis seperti Menteri Pertahanan kian menambah kecemasan. Ben Gvir secara terbuka mengusung agenda keras, termasuk wacana pengusiran warga dari Jalur Gaza jika koalisi sayap kanan berhasil mempertahankan kekuasaan.

Suara Warga Gaza dan Tepi Barat: Sama Saja Bengisnya

Pernyataan bernada pesimistis terdengar kuat dari wilayah pengungsian di Khan Yunis, Gaza Selatan. Huda al-Houli, salah seorang warga terdampak perang, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kontestasi politik ini justru berisiko melahirkan sosok kepemimpinan yang lebih agresif terhadap warga sipil Palestina.

Kepanikan senada disampaikan oleh Adnan Al-Assar, warga Gaza lainnya, yang menilai seluruh faksi politik utama di Israel pada dasarnya mengusung garis kebijakan yang sama terhadap Palestina. Penilaian tersebut diamini oleh Ahmed Awad (67), warga Ramallah di Tepi Barat, yang menegaskan bahwa pergantian figur politisi di puncak kepemimpinan Israel tidak pernah membawa dampak drastis bagi penyelesaian konflik secara adil.

Analisis Pakar: Antara Harapan Tipis dan Ancaman Kekerasan Struktural

Pengamat politik dari European Council on Foreign Relations, Beth Oppenheim, menilai keberhasilan Gadi Eisenkot meraih kekuasaan sejatinya berpotensi menekan dominasi kelompok sayap kanan pendukung perluasan permukiman ilegal. Pemerintahan di bawah Eisenkot diprediksi bisa memberikan sedikit kelonggaran terkait alokasi bantuan kemanusiaan dan fleksibilitas gencatan senjata di Gaza.

Meski demikian, Oppenheim menegaskan agar publik tidak menggantungkan harapan terlalu tinggi. Menurutnya, prospek mengenai pengakuan status kenegaraan Palestina atau proses perdamaian yang substansial tetap sangat kecil untuk dapat terealisasi dalam waktu dekat.

Sementara itu, Yousef Munayyer, Kepala Program Palestina-Israel di Arab Centre Washington, mengingatkan bahwa kekalahan Netanyahu pun belum tentu menjadi angin segar. Eisenkot sendiri memiliki rekam jejak dalam kabinet perang Israel selama operasi militer di Gaza. Selain itu, Munayyer menyoroti potensi lonjakan aksi kekerasan dari kelompok pemukim sayap kanan di Tepi Barat sebagai bentuk reaksi atas ketidakpuasan politik, mengingat kekerasan pemukim di wilayah pendudukan telah menjadi bagian dari dinamika struktural yang sulit dihentikan oleh siapa pun PM yang berkuasa.